Faktanusa.com, Sangatta – Hepnie Armansyah, Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Kutai Timur sekaligus Ketua Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kutai Timur Tahun Anggaran 2023, mengungkapkan kekhawatirannya mengenai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) yang tidak dapat dialokasikan untuk proyek multiyears contract (MYC) di tahun 2024.
“Tahun pertama kita alokasikan misalnya 60 sampai 70 persen dari total anggaran, namun itu tidak bisa terserap maksimal karena proses administrasi dan lain-lain. Sehingga baru dikerjakan bulan Agustus atau September, akhirnya kita kehilangan sembilan bulan. Otomatis, anggaran lebih besar di tahun pertama tidak bisa terserap maksimal jadi Silpa,” ucap Hepnie Armansyah.
Ia menjelaskan bahwasanya masalah tersebut muncul karena Silpa tersebut bukan Silpa MYC.
“Problemnya, Silpa itu bukan Silpa multiyears, artinya tidak bisa lagi dipakai untuk multiyears tahun ini. Silpa itu merupakan Silpa APBD dan harus dimasukkan dalam batang tubuh APBD perubahan,” jelasnya.
Hepnie juga menekankan bahwa pihaknya terikat oleh skema perjanjian MYC, yang membatasi alokasi anggaran sesuai dengan kesepakatan awal.
“Kami terikat dengan skema perjanjian multiyears bahwa tahun ini cuma dialokasikan segini, kalau lebih kan melanggar MoU itu,” ungkapnya.
Pada laporan LKPJ, Hepnie mengungkapkan bahwa berdasarkan sampel proyek multiyears yang ditinjau, kemungkinan besar tiga atau empat proyek tidak akan selesai sesuai jadwal. “Anggaran tahun kedua lebih sedikit dari tahun pertama, tetapi karena tidak terserap maksimal pada tahun pertama, maka terjadi Silpa. Ini menjadi perhatian serius bagi kita semua,” ujarnya.
Hepnie berharap pemerintah daerah dapat mengambil pelajaran dari pengalaman ini dan memperbaiki proses administrasi agar anggaran yang dialokasikan terserap secara optimal serta proyek-proyek yang direncanakan dapat diselesaikan tepat waktu. “Kami di Komisi C akan tetap menindaklanjuti hal ini dan mencari solusi agar anggaran tahun depan dapat diserap lebih baik,” tutupnya.
Dengan adanya permasalahan ini diharapkan dapat mendorong semua pihak untuk bekerja sama memastikan anggaran yang dialokasikan digunakan secara efektif dan efisien demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kutai Timur.ADV