Faktanusa.com, Sangatta – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Joni menyampaikan komentarnya terkait kondisi terkini terkait ketenagakerjaan di Kabupaten Kutai Timur saat ditemui pada sesi wawancara di agenda peringatan May Day atau Hari Buruh Sedunia kemarin.
Joni juga mengatakan bahwa para pekerja yang diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan-tuntutan mereka sebagian besar sudah terrealisasi.
“Ya Pemerintah Kutai Timur bersama eksekutif, legislatif, bersinergi, artinya kita kasih porsi untuk buruh ini,” tuturnya.
Joni ungkapkan bahwa ia tak menyoal terkait pilihan para buruh yang terbagi dalam dua titik aksi, selama aksi yang mereka lakukan damai dan kondusif. Karena aksi yang mereka lakukan di area Bukit Pelangi diketahui memang sudah mengantongi izin dari pemerintah.
“Nah, menurut kami yang terbaik porsi ini ya di polder ini. Tidak ada menganggu aktivitas di jalan-jalan, kan. Walaupun hal-hal yang lain yang mungkin itu memang Ada hal-hal yang lain yang mungkin itu memang, Ketika mereka menghendaki itu ya pemerintah juga tidak menolak, laksanakan saja yang penting tertib, tidak menganggu lalu lintas,” katanya.
Kendati demikian ia menyampaikan bahwa mereka yang mengikuti agenda peringatan Hari Buruh di Lapangan Polder Ilham Maulana, Jalan Poros Dayung aspirasinya akan relatif lebih terakomodir lantaran beberapa unsur yang memang menjadi sasaran tuntutan para massa aksi memang dihadirkan disana.
“Tapi fokus kan kita fokuskan di sini. Jadi sehingga apa-apa yang disampaikan buruh itu bisa terakomodir. Karena semua di sini ada. Dari Dinas terkait, dari apa keamanannya. Sehingga bisa langsung memantau lah usulan-usulan dari buruh itu,” ujarnya.
Joni pun menyatakan dirinya tentu akan sangat setuju jika nantinya akan dibuat perbub-perbub yang berpijak kepada kepentingan masyarakat Kutim lantaran memang itulah yang ia harapkan sebagai DPRD. Namun ia tetap menyerahkan perbub kepada Bupati sebagaimana memang area wewenangnya.
“Kalau itu perbub itu kan kami serahkan sama Bupati. Tapi juga kami tetap awasi. Kalau memang perbub itu berpijak kepada buruh masyarakat ya, insya Allah DPR sangat setuju sekali. Karena memang itu yang DPR harapkan,” terangnya.ADV