FAKTANUSA, Balikpapan – Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menaikkan iuran BPJS Kesehatan menuai kritikan. Kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini mengecewakan banyak pihak, apalagi saat pandemi virus Corona (COVID-19) yang ikut berdampak secara ekonomi.
Sabarauddin panrecalle anggota DPRD Balikpapan mengakui, bahwa dirinya merasa miris dengan langkah yang diambil oleh jokowidodo selaku pimpinan tertinggi negara, jum’at (15/05/2020).
“Saya miris juga atas kebijakan yang diambil oleh Presiden, seharusnya ia sebagai kepala negara melihat situasional tidak yang stabil, apalagi melihat rakyat kita sedang kesusahan,”
“Padahal itukan sudah jelas dibatalkan oleh Makamah Agung (MA), Tapi kenapa ada aturan lagi presiden turunkan perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, ada apa sebenernya ini,” Ucap sabaruddin pada wartawan faktanusa.
Lanjut politisi asal partai gerindra tersebut menjelaskan, mungkin untuk sekeliling presiden bisa ingtakan beliau lagi, dalam situasi yang seharusnya kita berbuat mencolingdown, memberikan sebuah harapan kepada masyarakat. Tapi kebijakan ini tidak sama sekali.
“Ibaratnya sudah masyarakat jatuh ketimban tangga presiden pula, ini disayangkan seorang kepala negara menurunkan perpres sedemikian, kita ini negara hukum, MA sudah menolaknya, lalu ini kita pakai hukum apa,” terangnya dengan nada kecewa.
Melansir penjelasan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, bahwa pemerintah sengaja menaikkan lagi iuran BPJS Kesehatan demi menjaga keberlanjutan (sustainibility) lembaga tersebut. Dengan kata lain, keuangan BPJS Kesehatan diharapkan lebih stabil dengan kenaikan iuran peserta.
Namun, hal tersebut bagi sabarauddin sebagai wakil ketua DPRD Balikpapan menilai hal tersebut bukan alasan yang tepat jika akhirnya mengorbankan masyarakat.
“Itu bukan sebuah alasan, yang dikorbankan masyarakat, ketika negara dianggap kolep, jangan dikorbankan masyarakat. Presiden membuat blunder dan membebakan masyarakat.”
“Sudah kondisi ekonomi tidak setabil, masyarakat kita susah untuk makan, ditambah lagi membani dengan kainaikan iuran Bpjs,” Terangnya.
Ia juga menyampaikan, bahwa dirinya berharap agar anggota DPR RI mampu mensuarakan prihal ini untuk mengingtkan presiden sebagai kepala negara.
“kami mendorong pemangku kepentingan dan DPR RI agar bersura dan mengingatkan ke presiden, sampaikan bahwa situasi dan kondisi ini tidak memungkinkan, semua serba sulit,”
“Tapi meskipun situasi seperti ini, jangan masyarakat lagi dikorbankan, kita mau makan saja susah, ekonomi lagi stag karena dilarang berkativitas, tapi disisi lain presiden malah menaikan biaya iuran Bpjs,”
“Dimana hati nurani seorang presiden, harusnya yang mengayomi dong ke masyarakatnya. Situasi pandemi tidak usah pikirkan itu dulu, pikirkan masyarakat,” tegasnya
