Sangatta – Wakil Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Kutai Timur, Jimmi, menanggapi persoalan pengurangan tambang yang dijadwalkan pada tahun 2030.
Dalam pemikirannya, Jimmi menerangkan bahwa selain mengandalkan Sumber Daya Manusia (SDM), peningkatan infrastruktur menjadi faktor pentinh dalam memastikan kelancaran pembangunan di daerah tersebut.
“Infrastruktur yang diperbaiki dan dimentapkan merupakan langkah krusial dalam memudahkan akses masuk dan keluar Kutai Timur. Sulit meningkatkan sektor A jika infrastruktur tidak memadai,” ujar Jimmi.
Jimmi menekankan bahwa pembenahan infrastruktur bukan hanya memberikan dampak pada sektor pertambangan, tetapi juga sektor lainnya. Dalam persoalan ini, perbaikan akses transportasi dipercaya dapat menyumbang dampak positif pada semua sektor pembangunan.
“Kami mendorong Pemerintah Pusat untuk menginvestasikan dana ke lahan kita yang luas, sekitar 3,5 juta hektar. Dari jumlah itu, 1 juta hektar akan kita alokasikan untuk perkebunan. Ini merupakan upaya strategis selagi menunggu reaktivasi tambang dalam 7 tahun ke depan,” tuturnya.
Jimmi menyatakan strategi proaktif dalam menyikapi tantangan masa depan dengan memberi perhatian lebih pada perbaikan infrastruktur dan optimalisasi lahan.
Ia menjelaskan upaya-upaya prioritas tersebut sebagai cara untuk menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan sektor ekonomi di Kutai Timur.ADV
