Faktanusa.com, Balikpapan — Institut Teknologi Kalimantan (ITK) terus mendorong pengembangan kampus demi meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Kalimantan Timur. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui audiensi dengan Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur yang digelar pada Rabu (25/6/2025), di Ruang Rapat LPPM ITK.
Audiensi tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Rektor Bidang Non-Akademik ITK, Khakim Ghozali, yang memaparkan berbagai perkembangan dan tantangan yang tengah dihadapi kampus. Di hadapan Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Baba, dan sejumlah anggota seperti M. Darlis Pattalongi (Sekretaris Komisi), Makmur HAPK, Fuad Fahruddin, Hartono Basuki, dan Syahariah Mas’ud, pihak ITK menyampaikan sejumlah kebutuhan mendesak yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah.
Salah satu isu utama yang disorot dalam pertemuan tersebut adalah persoalan infrastruktur dasar. ITK meminta dukungan untuk pengadaan penerangan jalan umum di kawasan kampus. Hal ini dinilai penting untuk menunjang aktivitas belajar-mengajar, terutama pada malam hari, mengingat lingkungan kampus yang berada cukup jauh dari pusat kota.
Selain itu, kondisi akses jalan dari gerbang masuk menuju kawasan kampus juga menjadi sorotan. Jalan tersebut dinilai sudah tidak layak dan memerlukan perbaikan segera. Menurut Khakim, kelayakan infrastruktur menjadi elemen krusial dalam menciptakan lingkungan akademik yang aman dan nyaman.
ITK juga mengusulkan pembangunan gerbang kampus yang terintegrasi dengan Kebun Raya Sungai Wein di Km.15. Proyek ini tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga strategis, karena dapat menjadi titik masuk yang representatif sekaligus mendukung program pengembangan kawasan hijau terpadu.
“Pengembangan gerbang kampus ini akan menjadi wajah ITK sekaligus mendukung konsep green campus dan sinergi kawasan edukatif-eksploratif,” jelas Khakim.
Menanggapi berbagai usulan tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Baba, menyatakan dukungannya. Ia menekankan pentingnya komunikasi langsung dengan Pemerintah Provinsi Kaltim, khususnya Gubernur, untuk menyelaraskan kebutuhan ITK dengan kebijakan pembangunan daerah.
“Pada prinsipnya kami mendukung, namun hal ini hendaknya harus segera disampaikan kepada Gubernur Kaltim. Bagaimana respon terkait dukungan-dukungan maupun program Gubernur yang dapat disinergikan dengan kebutuhan ITK,” ujar Baba.
Selain isu infrastruktur, ITK juga mengangkat masalah penting lainnya, yakni status lahan kampus seluas 310 hektare yang telah disepakati dalam nota kesepahaman (MoU) dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Status penetapan lokasi lahan tersebut kini disebut sudah kedaluwarsa, dan hal ini menjadi hambatan dalam pengembangan jangka panjang kampus.
Menanggapi hal ini, Baba menegaskan bahwa Komisi IV DPRD siap mengawal proses legalisasi dan pembebasan lahan tersebut. “Kami Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur siap kawal dan memfasilitasi agar proses pembebasan lahan seluas sekitar 310 hektare yang tercantum dalam MoU dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dapat dilanjutkan,” tegasnya.
Untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan tersebut, Komisi IV DPRD Kaltim menyatakan kesiapannya memfasilitasi pertemuan antara ITK dan Gubernur Kalimantan Timur. Langkah ini diharapkan dapat menjadi jembatan antara kebutuhan kampus dengan dukungan kebijakan dan pendanaan dari pemerintah daerah.
Audiensi ini menjadi langkah konkret dalam membangun sinergi antara perguruan tinggi negeri dan lembaga legislatif daerah demi kemajuan pendidikan tinggi di Kalimantan Timur. Dengan dukungan politik dan anggaran yang memadai, ITK diharapkan dapat terus berkembang menjadi pusat pendidikan teknologi unggulan di wilayah timur Indonesia. (Adv/**)