Faktanusa.com, Kutai Barat — 10 Desember 2025, Inspektur Jenderal Angkatan Darat (Irjenad), Brigjen TNI Parlindungan Hutagalung, S.A.P., melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, dengan fokus utama pada peninjauan lokasi Borneo Integrated Farming Area (BIFA), sebuah kawasan pertanian terpadu milik Brigif TP 85/BTC. Kunjungan ini sekaligus menjadi bagian dari pelaksanaan Pengawasan dan Pemeriksaan (Wasrik) terkait optimalisasi pemanfaatan lahan seluas 1.400 hektar yang dirancang untuk mendukung ketahanan pangan nasional.
BIFA merupakan program unggulan TNI Angkatan Darat yang mengintegrasikan berbagai sektor pengelolaan sumber daya, seperti pertanian, peternakan, dan perikanan, ke dalam satu kawasan terpadu. Program ini menjadi salah satu langkah strategis TNI AD dalam memperkuat kemandirian pangan, meningkatkan produktivitas lahan tidur, serta memberikan nilai tambah bagi masyarakat sekitar melalui penggunaan teknologi dan manajemen pertanian modern. Brigif TP 85/BTC sebagai pengelola kawasan memiliki mandat untuk memastikan program berjalan optimal dan memberikan hasil berkelanjutan.
Dalam kegiatan Wasrik tersebut, Brigjen Parlindungan Hutagalung melakukan peninjauan menyeluruh pada seluruh aspek yang terdapat di kawasan BIFA. Pemeriksaan mencakup kesiapan infrastruktur pendukung, tata kelola lahan, produktivitas komoditas pertanian, efektivitas sistem irigasi, serta integrasi antarunit seperti peternakan dan perikanan. Irjenad juga menyoroti pentingnya pengelolaan administrasi dan penggunaan anggaran agar tetap sesuai prosedur serta akuntabel.
Menurut Brigjen Parlindungan, tujuan utama dari pengawasan ini adalah memastikan bahwa implementasi program integrated farming system tidak hanya berjalan sesuai rencana, tetapi juga tepat sasaran, efisien, dan mampu memberikan manfaat nyata baik bagi TNI AD maupun masyarakat Kutai Barat. Ia menegaskan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, TNI AD semakin aktif terlibat dalam program pembangunan nonmiliter, salah satunya ketahanan pangan, yang dinilai sangat penting untuk mendukung stabilitas nasional.
“BIFA bukan sekadar proyek pertanian. Ini adalah wujud komitmen TNI AD dalam mendukung pembangunan ekonomi bangsa, sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional melalui pemanfaatan lahan secara terintegrasi dan profesional,” tegasnya saat memberikan arahan kepada jajaran Brigif TP 85/BTC.
Selama peninjauan, Irjenad juga berdialog dengan personel pengelola BIFA. Ia memberikan sejumlah masukan terkait peningkatan kualitas produksi, pemanfaatan teknologi pertanian, hingga pengembangan kolaborasi dengan pemerintah daerah maupun pihak swasta. Menurutnya, keberhasilan kawasan BIFA dapat menjadi model nasional yang mampu direplikasi di berbagai daerah lain, terutama wilayah yang memiliki potensi lahan luas namun belum dimanfaatkan secara optimal.
Brigjen Parlindungan juga menekankan pentingnya perawatan dan pemeliharaan sarana prasarana pendukung agar produktivitas kawasan tetap terjaga. Ia meminta setiap unsur yang terlibat untuk terus meningkatkan kemampuan teknis, memperkuat manajemen pengelolaan, dan menjaga integritas dalam setiap tahapan pelaksanaan program.
Selain aspek teknis, Irjenad turut menyoroti aspek sosial yang menjadi bagian dari konsep BIFA. Menurutnya, kehadiran kawasan pertanian terpadu ini harus memberikan dampak langsung bagi masyarakat, baik dalam bentuk lapangan pekerjaan, transfer pengetahuan, maupun peningkatan aktivitas ekonomi lokal. Ia menegaskan bahwa keberhasilan BIFA tidak hanya diukur dari tingginya produktivitas pertanian, tetapi juga dari seberapa besar manfaatnya bagi lingkungan sekitar.
Kunjungan ini semakin menegaskan bahwa TNI AD tidak hanya berperan dalam urusan pertahanan dan keamanan semata, namun juga memiliki kontribusi nyata dalam pembangunan nasional. Melalui program-program strategis seperti BIFA, TNI AD ingin menjadi bagian dari solusi berbagai persoalan bangsa, termasuk ketahanan pangan yang kini menjadi fokus pemerintah.
Dengan dilaksanakannya Wasrik oleh Irjenad, diharapkan kawasan BIFA Brigif TP 85/BTC dapat terus berkembang dan menjadi salah satu pusat penguatan ekonomi berbasis pertanian terpadu di Kalimantan Timur. Harapannya, program ini mampu menjadi contoh sukses kolaborasi antara institusi pertahanan dan masyarakat dalam membangun kemandirian pangan dan ketahanan ekonomi daerah. (**)
