Sangatta – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menjadikan pengembangan infrastruktur sebagai prioritas utama dalam usaha meningkatkan pelayanan publik.
Demi upaya mencapai tujuan ini, pemerintah Kutim memutuskan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sebagai alat utama untuk pengembangan infrastruktur yang lebih baik.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Kutai Timur Jimmi menekankan, “Infrastruktur merupakan inti dari pembangunan yang berkualitas. Kami mendorong pemanfaatan 60% dari total APBD untuk pembangunan infrastruktur, khususnya perbaikan jalan dan transportasi publik.”
Walaupun, pemerintah Kutim juga dihadapkan pada beragam kondisi. Diantaranya adalah pembebasan lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur.
“Kita harus mengatasi kendala terkait pembebasan lahan, termasuk masalah ketidaksetujuan masyarakat terhadap harga lahan,”
Disamping itu, lalu lintas berat yang merusak jalan-jalan yang belum diperbaiki juga menjadi masalah lainnya.
Jimmi menghimbau bagi perusahaan industri untuk mengindahkan peraturan yang melarang lalu lintas berat di jalan negara.
“Perusahaan harus bertanggung jawab atas kerusakan jalan negara akibat penggunaan kendaraan berat,” tandasnya.
Peningkatan infrastruktur jalan dengan tujuan mengurangi kemacetan lalu lintas dan meningkatkan mobilitas masyarakat menjadi prioritas Pemerintah Kutai Timur
Walaupun beragam kendala masih terjadi, pemerintah terus berkomitmen untuk mencapai standar infrastruktur yang lebih baik dan menggunakan APBD secara optimal untuk mewujudkannya.
Kerjasama antara berbagai pihak juga penanganan berbagai persoalan yang muncul selama proses pembangunan menjadi upaya awal dalam mencapai tujuan ini.ADV
