Sangatta – Prioritas tinggi diberikan Kabupaten Kutai Timur (Kutim) untuk pengembangan infrastruktur melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Pemerintah Kabupaten Kutim berupaya memaksimalkan alokasi anggaran yang tersedia dalam upaya mencapai infrastruktur yang lebih baik.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Kutai Timur Jimmi menyampaikan, “Himbauan saya adalah memaksimalkan 60% dari APBD untuk pembangunan infrastruktur, terutama perbaikan jalan. Saat ini, ada sekitar 1.100 kilometer jalan yang harus diperbaiki.”
Ditegaskan juga oleh Jimmi tentang pentingnya memberikan perhatian khusus pada pemeliharaan jalan yang telah mendapatkan sertifikat.
Kendati demikian, tantangan besar dihadapi terkait peningkatan infrastruktur. Jimmi mengatakan, “Kondisi infrastruktur yang saat ini belum memadai membutuhkan perhatian serius. Meskipun anggaran APBD diberikan, masih ada banyak pekerjaan yang perlu diselesaikan.”
Disamping itu, hambatan hukum timbul seiring dengan pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur.
“Proses pembayaran lahan terkendala oleh perubahan APBD dan ketidaksetujuan harga lahan dari masyarakat. Namun, kita harus menyelesaikan masalah ini dengan cermat.” Tandas Jimmi
Yang juga menjadi kendala lainnya adalah lalu lintas berat yang menggunakan jalan-jalan yang masih belum diperbaiki.
Jimmi mengingatkan perusahaan industri agar dapat mematuhi peraturan yang mengatur larangan lalu lintas berat di jalan negara.
“Saat ini, perusahaan-perusahaan ini harus bertanggung jawab atas keadaan jalan negara akibat penggunaan beratnya,” pungkasnya.
Karena diharapkan dapat mengurangi kemacetan lalu lintas dan memperbaiki mobilitas masyarakat menjadi prioritas dalam langkah peningkatan infrastruktur.
Walaupun ditemui beragam kendala, pemerintah Kabupaten Kutim tetap berkomitmen untuk menciptakan infrastruktur yang lebih baik dan memaksimalkan alokasi APBD untuk mencapainya.
Sinergi antar berbagai pihak dan penanganan masalah-masalah tersebut merupakan langkah awal demi mencapai harapan tersebut.ADV
