Faktanusa.com, Balikpapan – Pilkada serentak pertama kali diadakan pada tahun 2015, sebagai bagian dari reformasi politik untuk menyelaraskan jadwal pemilihan kepala daerah di seluruh Indonesia.
Pemilihan Kepala Daerah Serentak (Pilkada) di Indonesia merupakan mekanisme demokratis yang penting untuk memilih pemimpin di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, yaitu gubernur, bupati, dan wali kota. Pilkada serentak dilaksanakan sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang pemilihan umum dan pemerintahan daerah, dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas demokrasi di tingkat lokal.
Kepemimpinan berdasarkan Pancasila, yang merupakan ideologi dasar Negara Indonesia, bisa menjadi modal yang sangat penting dalam pemilu. Pancasila yang terdiri dari lima prinsip yaitu memberikan kerangka nilai yang kuat bagi seorang pemimpin.
Berikut adalah bagaimana prinsip-prinsip Pancasila dapat menjadi modal dalam pemilu:
1. Pemimpin yang berlandaskan nilai-nilai Ketuhanan yang Maha Esa akan mengutamakan moral dan etika dalam setiap tindakan dan kebijakan. Dalam konteks pemilukada, ini berarti mempromosikan kampanye yang bersih, jujur, dan adil, serta menjauhkan diri dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pemimpin yang mengedepankan integritas dan kejujuran cenderung mendapatkan kepercayaan.
2. Pemimpin yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan akan selalu memperjuangkan hak asasi manusia dan keadilan sosial. Dalam pemilu, ini berarti pemimpin tersebut akan berkomitmen untuk memperlakukan semua warga negara dengan adil dan tanpa diskriminasi. Mereka juga akan fokus pada isu-isu kesejahteraan sosial, pendidikan, dan kesehatan yang merata bagi semua lapisan masyarakat.
3. Pemimpin yang berlandaskan pada nilai persatuan akan berusaha menyatukan seluruh elemen masyarakat, terlepas dari suku, agama, ras, dan golongan. Dalam pemilu, ini berarti menghindari politik identitas yang memecah belah dan lebih menekankan pada kebersamaan dan persatuan nasional. Kampanye yang inklusif dan merangkul semua kelompok akan memperkuat integrasi sosial dan stabilitas politik.
4. Nilai demokrasi Pancasila menekankan pentingnya musyawarah untuk mencapai mufakat. Pemimpin yang mengamalkan prinsip ini akan selalu mengedepankan dialog, transparansi, dan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks pemilu, ini berarti mendengarkan aspirasi rakyat, menjelaskan visi dan misi secara terbuka, dan berkomitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang partisipatif dan akuntabel.
5. Pemimpin yang menjunjung tinggi nilai keadilan sosial akan berusaha memastikan kesejahteraan yang merata dan mengatasi kesenjangan sosial-ekonomi. Dalam pemilu, ini berarti menawarkan program-program yang pro-rakyat, seperti peningkatan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, perumahan, dan lapangan kerja. Kebijakan yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat miskin dan terpinggirkan akan menarik dukungan luas dari pemilih.
Untuk menerapkan prinsip-prinsip Pancasila dalam pemilukada, para calon pemimpin dapat mengambil langkah-langkah dengan melakukan :
1. Kampanye Beretika: Menghindari kampanye hitam
2. Program Pro-Rakyat: Menyusun program kerja yang nyata dan berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.
3. Dialog dan Musyawarah: Mengadakan forum diskusi dengan berbagai kelompok masyarakat untuk mendengar aspirasi mereka.
4. Transparansi: Membuka informasi mengenai sumber dana kampanye dan rencana penggunaan anggaran negara.
5. Aksi Nyata: Melakukan kegiatan nyata yang menunjukkan komitmen terhadap prinsip-prinsip Pancasila, seperti kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat.
Dengan menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam kepemimpinan, calon pemimpin dapat membangun kepercayaan dan dukungan yang kuat dari masyarakat, yang pada akhirnya akan menjadi modal besar dalam Pilkada 2024. (**)
Oleh : Peserta PKP II LAN RI 2024
Andi Aziz Martadi, Islamiawan, Afrizal Mardinata, Nuryani, Siti Aisyah, Indra Atmaja, Enny Puspita, Agus Jupri, Philipus Suoarlin, Zulfiansyah