Faktanusa.com, Samarinda – Komisi II DPRD Kaltim menghadiri Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) Tahun 2023 yang digelar oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Timur atau KPW BI Kaltim, pada Rabu (29/11/2023) malam.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim Sapto Setyo Pramono mewakili Ketua DPRD Kaltim, hadir dalam acara yang bertajuk “Sinergi Memperkuat Ketahanan dan Kebangkitan Ekonomi Nasional”. Dalam acara itu juga digelar arahan Gubernur Kalimantan Timur di Ruang Maratua Lantai 4 Kantor Perwakilan BI Kaltim.
Deputi I Kepala Bank Indonesia Perwakilan Kaltim, Hendik Sudaryanto menuturkan pertumbuhan ekonomi Kaltim di Triwulan III tahun 2023 sebesar 5,29 persen dan mengindikasikan ekonomi Kaltim baik, secara kumulatif pertumbuhan ekonomi Kaltim di tahun 2023 bisa pada angka 5-6 persen. Namun inflasi akibat naiknya harga pangan pada bulan Desember 2023 dan sepanjang tahun 2024, perlu diwaspadai.
Sapto meminta agar seluruh stakeholder tidak lengah terutama dalam menjaga inflasi yang ditargetkan. “Dari pertumbuhan ekonomi sudah kelihatan 5,29 persen, tapi kita tidak boleh lengah. Tahun depan ini kita belum tau. Karena bulan Desember nanti akan terlihat permasalahannya. Bagaimana dengan inflansi yang ditargetkan bisa tercapai. Harus menjaga sampai itu,” ucap Sapto.
Menurutnya hal yang mendasar, perlunya dilakukan pendetailan ulang data. Sebagaimana disampaikan oleh Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik beberapa waktu lalu. Bahwa harus memulai big data yang seharusnya mewakili seluruh Kalimantan Timur dengan sistem SJJ dan lain sebagainya.
“Sehingga kita bisa mengetahui sejauh mana ketimpangan tingkat kemiskinan, pengangguran dan lain sebagainya. Pemprov harus punya data secara mandiri walaupun ada data pembanding dari BPS. Disitu yang harus kita pikirkan. Kita mengentaskan stunting, kita harus tau bagaimana sebaran masyarakat kita, bayi kita, angka kelahiran,” tegasnya.
Sapto menambahkan DPRD Kaltim siap untuk bersinergi. Di mana hal tersebut sudah menjadi “pekerjaan rumah” bersama dan sinergitas antara kabupaten/kota dengan provinsi sangat diperlukan. Bagaimana mengatasi stunting, bagaimana posyandu itu terstruktur dengan baik masuk di dalam bidang Kesehatan. Ketika kita fasilitasi, kita juga harus maksimalkan. “Artinya pendataan itu harus berawal dari sistem itu dulu. Intinya kembali ke pendataan, pembenahan birokrasinya yang penting,” tandasnya.
Hadir dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia Kaltim 2023, Sekda Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, Sekda Kota Samarinda, Hero Mardanus, Kepala OJK Kaltim-Kaltara, Made Yoga Sudarma, Deputi II Kepala Bank Indonesia Kaltim, Muhammad Rais, kepala kantor bank negara dan swasta se-Samarinda, dan anggota Forkopimda Kaltim (ADV/**)
