Faktanusa.com, Balikpapan – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur dari Daerah Pemilihan (Dapil) Balikpapan, H. Baba, kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap penguatan demokrasi di tingkat lokal. Melalui kegiatan bertajuk “Penguatan Demokrasi Daerah ke-5 Tahun 2025”, H. Baba mengangkat tema besar “Prioritas Kepentingan Publik” dalam upaya mendekatkan wakil rakyat dengan masyarakat sekaligus memperkuat partisipasi warga dalam proses perumusan kebijakan daerah.
Kegiatan ini digelar pada Jumat sore, 30 Mei 2025, di RT 30, Kelurahan Klandasan Ilir, Balikpapan, dan dihadiri oleh tokoh masyarakat, perwakilan organisasi kepemudaan, serta puluhan warga sekitar. Acara berlangsung dalam suasana terbuka dan interaktif, memberikan ruang dialog antara warga dengan wakil mereka di parlemen.
Dalam sambutannya, H. Baba menyampaikan bahwa demokrasi tidak boleh hanya dipahami sebagai kegiatan pemilu lima tahunan. Ia menegaskan, substansi demokrasi terletak pada kemauan dan keberanian untuk mendengar serta memperjuangkan aspirasi masyarakat secara langsung.
“Demokrasi bukan sekadar pemilu lima tahunan. Demokrasi yang sesungguhnya adalah saat rakyat bisa menyampaikan aspirasinya, dan kami, sebagai wakil mereka, menindaklanjuti dengan sungguh-sungguh,” ujar politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.
Baba menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan sekadar sosialisasi formal, melainkan bentuk nyata dari komitmen DPRD untuk hadir dan bekerja di tengah masyarakat. Ia menyebut kegiatan ini sebagai langkah lanjutan dari upaya menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat Balikpapan secara langsung.
Dalam forum tersebut, berbagai isu yang menjadi perhatian warga muncul ke permukaan, mulai dari masalah infrastruktur lingkungan, pelayanan publik yang belum merata, hingga kebutuhan akan program pemberdayaan ekonomi lokal. H. Baba menegaskan bahwa semua masukan yang diterima akan dicatat dan dibawa ke dalam pembahasan di tingkat DPRD Provinsi.
“Setiap aspirasi yang saya terima, saya catat, saya perjuangkan. Kita tidak boleh menjauh dari rakyat, karena di situlah sumber legitimasi demokrasi,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa pembangunan yang berkelanjutan harus berangkat dari kebutuhan nyata di masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi wakil rakyat untuk terus melakukan pendekatan langsung dan tidak hanya mengandalkan data administratif semata.
Kegiatan ini turut menghadirkan dua narasumber yang memberikan perspektif akademik dan praktis dalam memperkuat demokrasi lokal, yakni Rivaldi Nugraha, SH., MH, dosen dari Universitas Balikpapan (Uniba), serta aktivis sosial Ruddy Iskandar. Moderator acara, Siti Aminah, memandu jalannya diskusi yang berlangsung dalam suasana hangat dan partisipatif.
Rivaldi menekankan pentingnya meningkatkan edukasi politik kepada masyarakat. Menurutnya, warga tidak boleh hanya menjadi objek pembangunan, tetapi harus menjadi subjek aktif dalam proses demokrasi.
“Ketika masyarakat paham akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, mereka akan lebih kritis dan terlibat dalam pengawasan serta perumusan kebijakan,” jelasnya.
Sementara itu, Ruddy Iskandar menyoroti pentingnya transparansi anggaran serta pelibatan publik dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Ia menilai hal tersebut sebagai indikator utama dari keberpihakan terhadap kepentingan publik.
“Keterbukaan informasi dan partisipasi aktif masyarakat dalam musyawarah pembangunan adalah bentuk nyata dari demokrasi yang sehat,” kata Ruddy
Menutup kegiatan, H. Baba menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi ini bukan akhir, melainkan awal dari rangkaian program yang akan dilaksanakan secara rutin di berbagai kelurahan dan kecamatan di Balikpapan.
“Kalau kita ingin perubahan, maka perubahan itu harus dimulai dari bawah. Dari forum seperti ini. Dari warga seperti kita semua. Saya akan terus berjuang agar suara masyarakat Balikpapan tidak hanya didengar, tetapi diwujudkan dalam kebijakan,” tegasnya.
Dengan terus menggelar dialog terbuka dan mendekatkan legislatif dengan konstituennya, H. Baba berharap demokrasi lokal bisa menjadi lebih kuat, adaptif, dan berpihak pada rakyat. (Adv/**)