Kutai Timur – Fraksi Golkar DPRD Kutai Timur (Kutim) menegaskan pentingnya alokasi anggaran minimal 20 persen untuk sektor pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.
Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri Nomor 15 Tahun 2024, yang mengatur kewajiban pemerintah daerah untuk memprioritaskan pendidikan.
Sekretaris Fraksi Golkar, Hj Hasna, menyoroti urgensi peningkatan alokasi anggaran pendidikan. Ia menyebut langkah ini strategis untuk mendukung tujuan pendidikan nasional dan pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas.
“Pendidikan adalah kunci utama dalam mencetak generasi yang dapat bersaing di tingkat global. Anggaran yang memadai harus diinvestasikan dalam pendidikan agar kualitasnya meningkat, baik dari infrastruktur maupun fasilitas pembelajaran,” ujar Hasna.
Fraksi Golkar melihat sektor pendidikan sebagai fondasi penting bagi kemajuan daerah. Peningkatan anggaran diharapkan mampu memperbaiki kualitas pengajaran, tenaga pendidik, serta fasilitas pendidikan.
“Kami ingin memastikan alokasi anggaran ini tidak hanya memenuhi aturan, tetapi juga digunakan secara efektif agar memberikan dampak langsung bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan kualitas pendidikan,” tambah Hasna.
Selain itu, Fraksi Golkar menekankan perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendidikan.
Menurutnya, dana tersebut harus benar-benar dimanfaatkan untuk kebutuhan esensial, seperti pengembangan kualitas guru, penyediaan sarana dan prasarana, serta peningkatan infrastruktur sekolah.
“Kami ingin agar dana pendidikan tidak hanya digunakan untuk kebutuhan administrasi, tetapi benar-benar menghasilkan perubahan nyata yang terukur dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” ungkap Hasna.ADV