Kutai Timur – Hj. Hasna, perwakilan Fraksi Golkar dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur, menyampaikan usulannya terkait alokasi belanja operasi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2025.
Dalam rapat paripurna ke-20 masa persidangan ke-1 tahun sidang 2024/2025 yang dilaksanakan pada Jumat (22/11/2024), ia menyarankan agar alokasi belanja yang mencapai 5,603 triliun rupiah, atau sekitar 50% dari total anggaran belanja daerah, digunakan untuk program-program strategis yang memberikan dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“Kami Fraksi Golkar meminta kepada Pemerintah Daerah agar memperhatikan pemenuhan alokasi belanja daerah untuk program pengentasan stunting dan peningkatan gizi,” ujar Hj. Hasna.
ia juga menekankan pentingnya pengentasan kemiskinan sebagai prioritas dalam alokasi anggaran.
“Kami ingin memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan dapat memberikan dampak nyata dalam mengurangi angka kemiskinan di daerah kita,” tambahnya.
Selain itu, Fraksi Golkar juga menyoroti pentingnya upaya penurunan angka pengangguran terbuka, dengan berharap agar pemerintah daerah dapat mengalokasikan dana yang cukup untuk menciptakan lapangan kerja baru serta meningkatkan keterampilan masyarakat.
“Kami berharap agar pemerintah daerah dapat mengalokasikan dana yang cukup untuk menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan keterampilan masyarakat,” lanjutnya.
Hj. Hasna juga menegaskan perlunya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menjadi indikator utama keberhasilan pembangunan.
“Peningkatan IPM harus menjadi fokus utama dalam Rancangan APBD, karena ini berkaitan langsung dengan kualitas hidup masyarakat,” ujarnya.
Fraksi Golkar berharap agar masukan yang disampaikan dapat menjadi referensi dalam pembahasan lebih lanjut terkait R-APBD Tahun Anggaran 2025.
“Mohon kiranya catatan dan masukan Fraksi Golkar dapat dijadikan pertimbangan dalam pembahasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025,” ujar Hasna.
Selain itu, ia mengimbau kolaborasi antara semua pihak untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik. “Kami percaya bahwa dengan kerja sama yang baik antara DPRD dan pemerintah daerah, kita dapat menciptakan program-program yang lebih efektif dan efisien,” tutupnya.
Anggota Komisi C itu juga menambahkan bahwa pengelolaan anggaran yang baik akan berkontribusi pada pembangunan daerah yang berkelanjutan.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dalam pengelolaan anggaran dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” jelasnya.ADV
