Kutai Timur – Dalam rapat paripurna ke-20 masa persidangan ke-1 tahun sidang 2024/2025 yang diadakan di ruang sidang utama DPRD Kutim pada Jumat (22/11/2024), Hj. Hasna, perwakilan Fraksi Golkar, menyampaikan pentingnya memastikan alokasi anggaran pendidikan yang memadai untuk Tahun Anggaran 2025.
Menurutnya, pemerintah daerah harus memastikan bahwa 20% dari APBD dialokasikan untuk pendidikan sebagai wujud komitmen pemerintah daerah untuk mendukung Rencana Kerja Pemerintah.
“Ketentuan ini harus diupayakan sebagai wujud komitmen pemerintah daerah untuk sinkron dengan Rencana Kerja Pemerintah,” ungkap Hj. Hasna, yang juga anggota Komisi C DPRD Kutim.
Rapat yang juga disaksikan oleh Ketua DPRD Kutim, Jimmi, Asisten Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Kutim, Poniso Surryo Renggono, dan 23 anggota dewan lainnya, membahas sejumlah isu penting, termasuk pendidikan.
Ia menegaskan bahwa alokasi anggaran pendidikan yang cukup sangat penting untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang lebih baik.
“Kami percaya bahwa investasi dalam pendidikan adalah investasi untuk masa depan, dan ini sejalan dengan visi menuju Indonesia Emas 2045,” katanya.
Hasna juga menekankan perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendidikan. Ia berharap agar pemerintah daerah memberikan laporan yang jelas dan terperinci mengenai penggunaan anggaran pendidikan.
“Kami berharap pemerintah daerah dapat memberikan laporan yang jelas dan terperinci mengenai penggunaan anggaran pendidikan,” tegasnya.
Menurutnya, alokasi anggaran yang tepat akan berdampak positif pada kualitas pendidikan di Kutai Timur, baik dalam meningkatkan fasilitas pendidikan, pelatihan guru, maupun program-program yang mendukung kemajuan siswa.
“Dengan anggaran yang cukup, kita dapat meningkatkan fasilitas pendidikan, pelatihan guru, dan program-program yang mendukung siswa,” jelasnya.
Hj. Hasna juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk orang tua dan guru, untuk berkolaborasi dalam mendukung penggunaan anggaran pendidikan yang tepat sasaran.
“Kami berharap semua elemen masyarakat, termasuk orang tua dan guru, dapat berperan aktif dalam mengawasi dan mendukung penggunaan anggaran pendidikan,” ujarnya.
Fraksi Golkar berharap agar catatan dan masukan yang mereka sampaikan dapat dijadikan referensi dalam pembahasan lebih lanjut mengenai Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025.
“Mohon kiranya catatan dan masukan Fraksi Golkar dapat dijadikan pertimbangan dalam pembahasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025,” harapnya.
Hasna menegaskan komitmennya untuk terus mendukung upaya pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran yang tepat untuk pendidikan demi menciptakan generasi yang lebih baik.
“Kami yakin, dengan alokasi yang tepat, kita dapat menciptakan generasi yang lebih baik dan siap menghadapi tantangan di masa depan,” pungkasnya.ADV