Kutai Timur – Perwakilan Fraksi Golongan Karya (Golkar) dalam DPRD Kabupaten Kutai Timur memberikan apresiasi kepada pemerintah atas penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2025, namun juga mengingatkan pentingnya pengajuan lebih awal agar pembahasan anggaran bisa lebih optimal.
Hj. Hasna, menyampaikan apresiasi terhadap penyampaian Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Meskipun demikian, Fraksi Golkar juga menekankan pentingnya penyampaian yang lebih awal agar pembahasan anggaran bisa dilakukan secara lebih efektif.
“Kami memberikan apresiasi kepada pemerintah dalam penyampaian Rancangan APBD TA 2025 yang telah terlaksana,” ujar Hj. Hasna, dalam rapat yang juga disaksikan oleh Ketua DPRD Kutim, Jimmy, serta Asisten Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Kutim, Poniso Surryo Renggono, dan 23 anggota dewan.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD harus disertai penjelasan dan dokumen pendukung yang disampaikan kepada DPRD paling lambat 60 hari sebelum tahun anggaran berakhir.
“Rancangan Perda tentang APBD harus disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 60 hari sebelum satu bulan tahun anggaran berakhir,” jelasnya.
Mengingat ketentuan tersebut, Fraksi Golkar meminta agar penyampaian Rancangan APBD pada tahun-tahun berikutnya dapat dilakukan lebih awal. Dengan demikian, proses pembahasan dapat berlangsung lebih komprehensif dan memberikan hasil yang optimal.
“Kami ingin memastikan bahwa Badan Anggaran DPRD dan TAPD dapat bekerja sama dengan baik dalam merumuskan anggaran yang tepat untuk kepentingan masyarakat,” tambahnya.
Hj. Hasna juga berharap agar catatan dan masukan yang disampaikan oleh Fraksi Golkar dapat dijadikan pertimbangan dalam pembahasan lebih lanjut mengenai Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025.
“Mohon kiranya catatan dan masukan Fraksi Golkar dapat dijadikan pertimbangan dalam pembahasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025,” ujarnya.
Fraksi Golkar juga menekankan pentingnya kolaborasi yang baik antara DPRD dan Pemerintah Daerah dalam merumuskan anggaran yang transparan dan akuntabel untuk mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan.
“Kami yakin, dengan kerja sama yang baik, kita dapat menciptakan anggaran yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat Kutai Timur,” pungkasnya.ADV