Faktanusa.com, Balikpapan – Fraksi Gerindra DPRD Kota Balikpapan menegaskan pentingnya penguatan ekonomi lokal berbasis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam pembahasan nota penjelasan Wali Kota Balikpapan terkait penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026. UMKM dianggap memiliki peran vital dalam menjaga ketahanan ekonomi masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah di tengah tekanan fiskal nasional.
Sikap tersebut disampaikan juru bicara Fraksi Gerindra, Siswanto Budi Utomo, dalam rapat paripurna yang digelar di Hotel Grand Senyiur pada Kamis (20/11/2025). Dalam pandangannya, Budi menilai UMKM bukan hanya sekadar sektor penunjang, tetapi merupakan pilar utama dalam membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Balikpapan.
“UMKM bukan hanya penopang ekonomi keluarga, tetapi juga motor penggerak perekonomian kota,” tegas Budi saat menyampaikan pandangan fraksi.
Sebagai anggota Komisi II DPRD Balikpapan yang membidangi ekonomi dan keuangan, Budi menyoroti pentingnya pemerintah kota memberikan dukungan nyata berupa insentif, pendampingan, kemudahan akses pembiayaan, dan fasilitas pemasaran. Menurutnya, langkah tersebut dapat mempercepat pertumbuhan pelaku usaha lokal dan meningkatkan daya saing produk Balikpapan di tengah persaingan pasar yang semakin ketat.
“UMKM merupakan ujung tombak pembukaan lapangan kerja baru. Karena itu, pemerintah kota harus memaksimalkan pemberian insentif sehingga sektor ini dapat berkembang lebih cepat dan berkelanjutan,” ujarnya.
Lebih lanjut, legislator dari daerah pemilihan Balikpapan Kota itu menekankan pentingnya komitmen pemerintah daerah untuk memprioritaskan produk lokal dalam kebutuhan belanja pemerintah, baik untuk pengadaan maupun kegiatan penyelenggaraan program daerah. Menurutnya, kebijakan ini merupakan salah satu strategi nyata untuk memperkuat pondasi ekonomi rakyat.
“Kebijakan memprioritaskan produk lokal akan menggerakkan roda produksi UMKM, meningkatkan omzet, dan memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat Balikpapan,” ucap Budi.
Dalam kesempatan tersebut, Fraksi Gerindra juga menyoroti tantangan serius yang dihadapi pemerintah daerah dalam penyusunan APBD 2026. Budi menyebutkan bahwa postur anggaran Balikpapan untuk tahun mendatang mengalami tekanan berat akibat penurunan drastis anggaran dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
Penurunan tersebut berasal dari berkurangnya Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari Kementerian Keuangan sebesar sekitar Rp 1,3 triliun, serta turunnya dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp 100 miliar. Kondisi ini membuat kapasitas keuangan daerah menyusut signifikan dibandingkan proyeksi awal.
“Situasi ini harus menjadi perhatian serius. Pemerintah kota perlu sangat berhati-hati dalam mengelola keuangan daerah agar perekonomian Balikpapan tetap tumbuh di tahun 2026,” tegasnya.
Dengan adanya pengurangan anggaran yang cukup besar, Fraksi Gerindra mengingatkan perlunya strategi prioritas yang lebih tajam dan berorientasi langsung pada kebutuhan masyarakat. Budi menilai pengelolaan anggaran harus dilakukan secara bijak untuk memastikan bahwa setiap rupiah memiliki dampak nyata dalam peningkatan kesejahteraan publik.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi yang solid antara DPRD dan pemerintah kota agar proses penyusunan anggaran tetap transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Fraksi Gerindra berharap agar APBD 2026 dapat menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas ekonomi Balikpapan di tengah perubahan kebijakan fiskal nasional dan penurunan dana transfer. Budi juga menegaskan bahwa partainya akan terus mengawal kebijakan penguatan UMKM sebagai salah satu pilar utama pembangunan ekonomi daerah.
“UMKM harus menjadi prioritas dalam APBD 2026. Hanya dengan memperkuat ekonomi masyarakat dari bawah, kita dapat menjaga stabilitas dan memastikan Balikpapan tetap menjadi kota yang maju dan berdaya saing,” tuturnya mengakhiri penyampaian pandangan fraksi.
Rapat paripurna tersebut menjadi tahap penting sebelum pembahasan APBD 2026 memasuki agenda final, yang akan melibatkan dialog dan pengkajian lebih rinci antara DPRD dan pemerintah kota mengenai prioritas pembangunan daerah dalam kondisi keuangan yang menantang. (Adv/**)
