Kutai Timur – Pandi Widiarto, perwakilan Fraksi Partai Demokrat, mengungkapkan pandangan terkait belanja daerah dalam APBD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) untuk tahun anggaran 2025.
Ia menegaskan bahwa alokasi belanja daerah harus diarahkan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.
“Dalam hal belanja daerah, kami berpandangan bahwa pemerintah Kabupaten Kutai Timur harus mengutamakan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan,” ujar Pandi.
Pandi menggarisbawahi bahwa alokasi anggaran harus mencerminkan kebutuhan masyarakat dan memberikan dampak positif terhadap kehidupan sehari-hari.
Fraksi Demokrat mendukung alokasi anggaran untuk sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pengembangan ekonomi lokal.
“Kami percaya bahwa investasi di sektor-sektor ini akan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat,” tambahnya.
Namun, ia juga menyoroti ketimpangan antara belanja operasional dan belanja modal, di mana belanja operasional masih lebih dominan.
Hal ini, menurutnya, mencerminkan kurangnya perencanaan matang dalam pengelolaan keuangan oleh pemerintah.
“Hal ini mencerminkan kurangnya perencanaan yang matang dalam pengelolaan keuangan oleh pemerintah,” ungkapnya.
Pandi mengusulkan agar pemerintah menambahkan anggaran multi-years untuk program-program prioritas, terutama dalam pembangunan infrastruktur yang menghubungkan antar desa dan kecamatan di Kutai Timur.
Menurutnya, anggaran ini sangat penting untuk meningkatkan konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
“Anggaran ini sangat penting untuk meningkatkan konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah,” jelasnya.
Lebih lanjut, Ketua Fraksi Demokrat ini menekankan pentingnya evaluasi terhadap program-program yang dianggap kurang tepat sasaran, seperti panggung hiburan dan bimbingan teknis pegawai.
“Kami berharap pemerintah dapat melakukan evaluasi agar program-program tersebut lebih efektif dan memberikan hasil yang maksimal,” tegasnya.
Pandi juga menyerukan perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik.
Ia mengungkapkan bahwa masyarakat harus memiliki akses yang mudah untuk mengetahui bagaimana anggaran publik digunakan dan apa hasilnya.
“Masyarakat harus memiliki akses yang mudah untuk mengetahui bagaimana anggaran publik digunakan dan apa hasilnya,” katanya.
Dengan semangat kolaborasi, Fraksi Partai Demokrat siap mendukung langkah pemerintah dalam menyusun APBD yang berorientasi pada belanja daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan.
“Kami akan terus mengawal proses ini agar hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” pungkasnya.ADV
