Sangatta – Dalam Rapat Paripurna ke-11 DPRD Kabupaten Kutai Timur, Fraksi Partai Demokrat menyampaikan pandangan tegas terhadap Nota Penjelasan Bupati Kutai Timur terkait persoalan Rancangan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2024.
Dengan komitmen tinggi, Fraksi Demokrat memastikan untuk menitikberatkan pembahasan APBD pada program-program yang merupakan kebutuhan utama masyarakat.
Dalam persepsinya, Fraksi Demokrat menegaskan perlunya pendekatan yang memihak bagi kesejahteraan masyarakat ketika sedang menyusun APBD.
Mereka menyampaikan bahwa sangat dibutuhkan kejelasan program yang berkolaborasi antar organisasi perangkat daerah, mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara merata.
Abdi Firdaus, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kutai Timur, menerangkan, “Pendekatan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat harus menjadi landasan dalam menyusun APBD. Kita perlu melihat keberhasilan dan kegagalan di tahun sebelumnya sebagai pembelajaran.”
Fraksi Demokrat menekankan fokus perhatiannya, menitikberatkan pada kejelasan program yang berkolaborasi dan mendukung pembangunan merata.
Mereka percaya perubahan angka dalam RAPBD 2024 dapat dilakukan dengan terencana dan rasional, sehingga bisa dipertanggungjawabkan dan memberikan perubahan positif untuk Kutai Timur.
Tentang pendapatan daerah, Fraksi Demokrat memberikan apresiasi pada peningkatan signifikan dari 8,5 triliun menjadi 9,1 triliun. Akan tetapi, mereka menuntut pemerintah daerah untuk lebih teliti memperhatikan sektor-sektor potensial seperti pariwisata dan pajak hotel untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi Demokrat juga mengkaji tentang belanja daerah, terutama dalam hal pengalokasian anggaran untuk setiap komponen belanja. Mereka menegaskan kesesuaian dengan regulasi perundang-undangan dan prioritas pembangunan Kutai Timur adalah hal yang perlu dilakukan.
Dalam pesannya yang ditujukan ke pemerintah daerah, Fraksi Demokrat memperhatikan berbagai kebutuhan mendesak di berbagai desa dan kecamatan, seperti infrastruktur, listrik, normalisasi sungai, insentif bagi supir dan tenaga angkut sampah, pembangunan sekolah, sampai pemekaran desa.ADV
