Faktanusa.com, Samarinda – Rencana pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) yang digagas sejak masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan dijadwalkan mulai Oktober 2024, kembali menjadi sorotan. Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur, Fadly Himawan, mengingatkan agar proses tersebut tidak dilakukan secara tergesa-gesa dan harus didasarkan pada kajian yang mendalam.
Fadly menegaskan, perpindahan ASN ini tidak boleh sekadar menjadi agenda pindah lokasi semata, melainkan harus memberikan manfaat nyata, baik bagi IKN sendiri maupun daerah penyangga di sekitarnya, seperti Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kabupaten Paser, dan Kalimantan Timur secara keseluruhan.
“Pemindahan ASN ke IKN ini jangan sampai dipaksakan. Misalnya, jika ingin memindahkan ASN dari Jakarta ke wilayah PPU, harus ada kajian yang matang dan menyeluruh agar keputusan tersebut berdampak positif, khususnya untuk Provinsi Kaltim,” ujar Fadly saat ditemui di Gedung utama B DPRD Kaltim, Rabu (28/5/2025).
Fadly juga menekankan pentingnya pendekatan ilmiah dan kebijakan yang terstruktur sebelum pelaksanaan pemindahan ASN secara masif. Menurutnya, langkah ini perlu didahului oleh kajian ilmiah yang mendalam dan kebijakan yang matang agar tidak hanya menguntungkan kawasan IKN saja, tetapi juga memberikan dampak langsung kepada masyarakat di daerah penyangga.
“Kita harus hati-hati agar pembangunan dan pemindahan ini tidak hanya menguntungkan IKN, tetapi juga masyarakat di PPU, Paser, maupun daerah lain di Kalimantan Timur,” tambahnya.
Politikus yang mewakili daerah pemilihan ini menilai, perpindahan ASN dan masyarakat dari Jakarta ke IKN berpotensi besar mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah sekitar. Namun, potensi ini hanya akan optimal jika disertai dengan strategi pembangunan yang inklusif dan berpihak pada masyarakat lokal.
“Dengan berpindahnya masyarakat dan ASN ke IKN, seharusnya ekonomi daerah dapat terdorong. Namun, kita harus pikirkan bagaimana masyarakat Kaltim juga mendapatkan peran nyata, bukan hanya menjadi penonton,” jelas Fadly.
Selain itu, Fadly meminta pemerintah pusat dan daerah untuk menyusun rencana jangka panjang yang mencakup penyediaan lapangan kerja, pembangunan infrastruktur pendukung, serta pelatihan sumber daya manusia lokal agar masyarakat Kaltim dapat bersaing di tengah perkembangan kawasan ibu kota baru.
“Kita ingin masyarakat lokal dapat terlibat aktif, memperoleh akses pekerjaan, pendidikan, dan peluang usaha yang sesuai dengan pembangunan IKN. Jangan sampai masyarakat lokal malah terpinggirkan oleh proses ini,” tegasnya.
Fadly juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk memperkuat koordinasi dalam setiap tahapan pembangunan IKN. Menurutnya, keberhasilan IKN sebagai pusat pemerintahan masa depan Indonesia sangat tergantung pada sinergi dan komitmen dari semua pihak yang terlibat.
“Pembangunan IKN adalah proyek nasional yang melibatkan banyak sektor. DPRD Kaltim siap memberikan dukungan penuh, namun tentu harus dibarengi dengan transparansi, perencanaan yang matang, serta keberpihakan terhadap masyarakat daerah,” pungkas Fadly.
Dengan pernyataan tersebut, Fadly berharap pembangunan IKN dapat berjalan lancar dan membawa manfaat yang merata bagi seluruh masyarakat di Kalimantan Timur dan sekitarnya, serta menjadikan ibu kota baru sebagai simbol kemajuan dan pemerataan pembangunan di Indonesia. (Adv/**)