Faktanusa.com, KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menyiapkan langkah penertiban terhadap perusahaan perkebunan yang tidak menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan. Namun, proses tersebut masih menunggu hasil evaluasi teknis dari Dinas Perkebunan sebelum ditindaklanjuti melalui kewenangan perizinan.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kukar, Alfian Noor, mengatakan pemeriksaan terhadap perusahaan perkebunan perlu dilakukan terlebih dahulu oleh organisasi perangkat daerah (OPD) yang membidangi sektor tersebut.
“Untuk perkebunan, dilakukan verifikasi dulu, evaluasi dulu terkait perusahaan-perusahaan tadi. Kalau memang tidak ada, baru diajukan kepada kami,” ujarnya, Jumat (6/11/2026).
Menurut Alfian, hasil evaluasi menjadi bagian penting untuk menentukan apakah suatu perusahaan benar-benar tidak menjalankan kewajiban usahanya. Sebab, penilaian terhadap aktivitas perkebunan tidak cukup hanya berdasarkan keberadaan perusahaan dalam dokumen perizinan.
Setelah pemeriksaan dilakukan, perusahaan yang terbukti tidak memenuhi ketentuan dapat direkomendasikan untuk menjalani tahapan penertiban. Proses tersebut mencakup pemberian peringatan secara bertahap hingga tiga kali.
“Biasanya sampai tiga kali, peringatan pertama, peringatan kedua, peringatan ketiga. Nanti akan dikeluarkan rekomendasi untuk DPMPTSP mencabut,” jelasnya.
Alfian menerangkan, DPMPTSP akan menindaklanjuti rekomendasi tersebut sesuai kewenangan yang dimiliki. Dengan demikian, pencabutan perizinan tidak dilakukan secara langsung, melainkan melalui proses pemeriksaan dan pemberian kesempatan kepada perusahaan untuk memenuhi kewajibannya.
Ia menegaskan, pengawasan diperlukan agar izin yang telah diberikan pemerintah benar-benar dimanfaatkan untuk menjalankan kegiatan usaha. Perusahaan juga harus memastikan aktivitasnya berjalan sesuai ketentuan yang menjadi dasar penerbitan perizinan.
Meski begitu, Alfian mengingatkan bahwa tidak semua perusahaan yang belum mengoperasikan seluruh wilayah konsesinya dapat langsung dikategorikan tidak aktif. Terutama pada sektor perkebunan yang memiliki tahapan pengembangan lahan.
“Kalau perkebunan ini kan mereka tidak langsung kegiatan. Misalnya dapat konsesi 5.000 hektare, mereka juga bertahap,” katanya.
Karena itu, evaluasi harus mempertimbangkan realisasi pembangunan kebun, perkembangan kegiatan usaha, serta kewajiban yang harus dipenuhi perusahaan. Penilaian tersebut penting agar penertiban tidak dilakukan hanya berdasarkan luas lahan yang belum dimanfaatkan.
DPMPTSP Kukar kini masih menunggu hasil pemeriksaan Dinas Perkebunan sebagai dasar untuk menentukan tindak lanjut terhadap perusahaan yang dinilai bermasalah.
“Kami berharap mekanisme ini dapat memastikan pemanfaatan konsesi berjalan sesuai ketentuan dan mencegah izin usaha dibiarkan tanpa pelaksanaan kegiatan yang semestinya,” tutupnya. (Adv)
