Faktanusa.com, Balikpapan – Persiapan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) atau Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2026 di Kota Balikpapan mulai mendapat perhatian serius dari DPRD setempat. Komisi IV DPRD memastikan bahwa secara umum kesiapan yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) telah berjalan dengan baik, meskipun petunjuk teknis (juknis) resmi hingga kini belum sepenuhnya disampaikan.
Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan, Gasali, menyampaikan bahwa berbagai aspek pendukung, termasuk infrastruktur sekolah, telah dipersiapkan guna menyambut tahun ajaran baru.
“Secara umum, kesiapan untuk penerimaan siswa baru sudah cukup baik. Bahkan beberapa sekolah baru yang dibangun tahun ini sudah siap digunakan,” ujarnya, Selasa (17/3/2026).
Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah menambah fasilitas pendidikan di wilayah yang mengalami pertumbuhan penduduk cukup pesat, seperti di Kecamatan Balikpapan Timur. Di kawasan ini, terdapat tambahan satu unit Sekolah Dasar (SD) baru yang diharapkan mampu mengurangi kepadatan siswa di sekolah-sekolah tertentu.
Menurut Gasali, penambahan sekolah tersebut menjadi langkah positif dalam mendorong pemerataan distribusi peserta didik agar tidak terpusat di satu titik saja.
“Dengan adanya sekolah baru, diharapkan tidak terjadi penumpukan siswa di sekolah tertentu. Ini bagian dari upaya pemerataan layanan pendidikan,” jelasnya.
Saat ini, wilayah Balikpapan Timur tercatat memiliki 22 Sekolah Dasar (SD) dan 6 Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN). Namun demikian, jumlah tersebut dinilai masih belum sebanding dengan laju pertumbuhan penduduk di kawasan tersebut.
Gasali mengungkapkan bahwa kebutuhan akan tambahan sekolah, khususnya di tingkat SMP, masih cukup mendesak.
“Dengan jumlah penduduk yang terus bertambah, Balikpapan Timur masih membutuhkan tambahan SMP untuk mengakomodasi kebutuhan pendidikan,” katanya.
Meski kebutuhan di tingkat dasar dan menengah pertama masih perlu ditingkatkan, permasalahan yang paling krusial justru berada pada jenjang pendidikan lanjutan atas. Hingga saat ini, wilayah dengan jumlah penduduk sekitar 80 ribu jiwa tersebut hanya memiliki dua sekolah tingkat atas, yakni SMAN 7 Balikpapan dan SMKN 5 Balikpapan.
Kondisi ini dinilai belum ideal untuk melayani kebutuhan pendidikan masyarakat yang tersebar di empat kelurahan di Balikpapan Timur.
“Yang paling mendesak saat ini adalah penambahan SMA dan SMK. Ini penting untuk memastikan anak-anak kita tetap bisa melanjutkan pendidikan tanpa harus keluar wilayah,” tegas Gasali.
Ia menambahkan, keterbatasan sekolah tingkat atas berpotensi menimbulkan persoalan baru, seperti tingginya persaingan masuk sekolah negeri hingga meningkatnya beban biaya bagi orang tua yang harus menyekolahkan anaknya ke luar daerah atau ke sekolah swasta.
DPRD Balikpapan melalui Komisi IV menegaskan akan terus mendorong pemerintah kota, khususnya Disdikbud, untuk menyusun perencanaan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan secara berkelanjutan dan terukur.
Menurut Gasali, perencanaan tersebut harus memperhatikan pertumbuhan penduduk serta kebutuhan riil di lapangan agar pembangunan sekolah tidak tertinggal dari perkembangan kota.
“Kami akan terus mendorong agar perencanaan pendidikan dilakukan secara matang dan berkelanjutan, sehingga ke depan tidak ada lagi kekurangan fasilitas pendidikan,” ujarnya.
Melalui langkah tersebut, DPRD berharap kualitas layanan pendidikan di Balikpapan dapat terus meningkat, sekaligus memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam mengakses pendidikan.
Dengan kesiapan yang terus dimatangkan, pelaksanaan PPDB 2026 diharapkan dapat berjalan lancar, transparan, dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara adil. (Adv/Shin/**)
