Faktanusa.com, Sangatta – Persoalan ketenagakerjaan kembali menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), menyusul masih tingginya jumlah warga yang belum mendapatkan pekerjaan layak dan stabil. Situasi tersebut mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat berbagai program perlindungan sosial, termasuk optimalisasi keikutsertaan masyarakat dalam BPJS Ketenagakerjaan.
Anggota DPRD Kutim, Syaiful Bakhri, menilai isu ini merupakan tantangan serius yang harus segera diatasi melalui kebijakan komprehensif. Ia menyebutkan bahwa jaminan sosial ketenagakerjaan memiliki peran penting, terutama bagi pencari kerja yang menganggur maupun pekerja informal yang rentan secara ekonomi.
“Salah satu fokus kita sekarang ini BPJS Ketenagakerjaan, karena banyak warga kita yang belum mendapatkan pekerjaan yang layak,” ungkap Syaiful. Senin (17/11/2025)
Menurutnya, keikutsertaan masyarakat dalam program tersebut menjadi upaya perlindungan dasar bagi mereka yang belum memiliki pendapatan tetap. BPJS Ketenagakerjaan, kata dia, dapat menjadi penyangga sementara bagi masyarakat yang tengah berada dalam masa transisi mencari pekerjaan.
“Makanya pentingnya program BPJS Ketenagakerjaan itu sementara,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa program tersebut tidak dapat dijadikan solusi jangka panjang. Meski berfungsi sebagai pelindung sosial, masalah ketenagakerjaan yang kompleks membutuhkan langkah strategis yang menyentuh akar persoalan. Syaiful mengingatkan bahwa meningkatnya jumlah peserta BPJS harus diiringi kebijakan nyata untuk menciptakan lapangan kerja berkualitas.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu mempercepat pelaksanaan program-program besar yang mampu menyerap tenaga kerja secara signifikan. “Kita harus memastikan proyek-proyek pembangunan dan investasi yang masuk dapat membuka peluang kerja seluas-luasnya untuk masyarakat lokal,” ujarnya.
Selain itu, ia mendorong peningkatan akses pelatihan vokasi serta program peningkatan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal dinilai penting agar mereka lebih kompetitif dan mampu memenuhi standar pasar kerja.
Syaiful juga menyampaikan pentingnya menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi investasi dan pertumbuhan sektor wirausaha baru. Kebijakan tersebut dapat menjadi motor penggerak dalam menciptakan lapangan kerja berkelanjutan dan mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu.
Dengan sinergi antara perlindungan sosial jangka pendek dan strategi penyediaan lapangan kerja jangka panjang, ia optimistis permasalahan ketenagakerjaan dapat ditangani secara lebih sistematis. “Kita ingin masyarakat Kutim tidak hanya terlindungi, tetapi juga dapat memperoleh pekerjaan yang layak dan meningkatkan kesejahteraan keluarganya,” tutup Syaiful.
Pendekatan ganda tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan sosial serta mengurangi angka pengangguran di Kutai Timur secara berkelanjutan. (ADV)
