Faktanusa.com, Sangatta – Proses pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutai Timur terus berjalan secara intensif dan memasuki tahap yang semakin konstruktif. Seluruh fraksi di DPRD Kutai Timur kini terlibat aktif dalam penyusunan arah kebijakan anggaran, guna memastikan rancangan APBD yang dihasilkan dapat responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta sejalan dengan agenda pembangunan daerah.
Anggota DPRD Kutim dari Fraksi NasDem, Edy Markus, menegaskan komitmen fraksinya untuk mendukung proses penganggaran yang transparan dan inklusif melalui koordinasi internal yang kuat. Menurutnya, pembahasan APBD tahun ini berjalan lebih terstruktur setelah melalui tahapan perumusan awal yang telah ditetapkan dalam forum resmi dewan.
“Kemarin itu kan sudah rapat terkait persoalan kebijakan anggaran umum sementara, dan program prioritasnya juga kan sudah diparipurnakan. Dalam minggu ke depan ini sudah masuk pembahasan di Badan Anggaran,” jelas Edy dalam keterangannya, Jum’at (21/11/2025).
Dengan telah disepakatinya Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), pembahasan di Badan Anggaran selanjutnya akan berfokus pada penyempurnaan teknis dan penajaman program. Langkah ini menjadi krusial dalam memastikan bahwa setiap alokasi anggaran yang ditetapkan efektif menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan.
Tahapan yang sistematis tersebut menurut Edy mencerminkan komitmen DPRD Kutim untuk menjaga proses penyusunan anggaran tetap akuntabel serta berbasis data kebutuhan sektor pembangunan prioritas.
“Prosesnya sekarang sudah jelas arahnya, jadi pembahasan tinggal mengerucut ke penyempurnaan teknis agar program-program yang masuk di APBD benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Walaupun tidak masuk dalam Badan Anggaran sebagai panitia kerja (panja) inti, Edy menegaskan bahwa partisipasinya tetap berjalan melalui mekanisme koordinasi internal fraksi. Fraksi NasDem memiliki perwakilan resmi di dalam Badan Anggaran, sehingga seluruh dinamika dan perkembangan pembahasan akan tetap terpantau.
“Nah saya sendiri ndak masuk di dalam Badan Anggaran, tapi kami dari Fraksi NasDem tentu akan berkoordinasi dengan fraksi yang ada di Badan Anggaran,” terangnya.
Ia menekankan bahwa keberadaan perwakilan fraksi di dalam pembahasan teknis menjadi saluran komunikasi penting bagi seluruh anggota fraksi untuk menyampaikan masukan strategis, sekaligus terlibat dalam pengawasan substansi kebijakan anggaran.
Edy memastikan bahwa proses koordinasi internal ini akan berjalan intensif untuk menjaga komitmen bersama dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat, sehingga pembahasan anggaran tidak hanya bersifat administratif tetapi benar-benar memiliki orientasi publik.
Menurut Edy, tanggung jawab utama anggota legislatif adalah memperjuangkan aspirasi masyarakat yang telah disampaikan melalui berbagai forum reses, dialog warga, serta masukan langsung dari konstituen. Ia menegaskan bahwa prinsip dasar ini harus menjadi fondasi dari setiap keputusan penganggaran.
“Dalam hal memastikan apa yang menjadi aspirasi masyarakat itu yang kita perjuangkan,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa DPRD perlu menjaga independensi dan sensitif terhadap isu di masyarakat agar tidak terjebak pada perdebatan teknis internal yang tidak berdampak langsung pada kepentingan publik.
“Jangan sampai pembahasan anggaran ini hanya berbasis kepentingan sektoral atau birokratis. Kita harus ingat bahwa APBD itu milik rakyat dan harus memberikan dampak yang nyata,” tambah Edy.
Melalui langkah pengawasan yang ketat serta komunikasi yang solid antara fraksi dan Badan Anggaran, Edy optimistis bahwa APBD Kutim dapat menghasilkan program-program prioritas yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama dalam percepatan peningkatan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan.
Ia berharap pembahasan yang sedang berjalan dapat menghasilkan rancangan anggaran yang realistis, terukur, dan berkontribusi nyata pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Dengan pendekatan yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas, DPRD Kutai Timur berharap APBD yang disahkan nantinya benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat dan mendukung pembangunan daerah secara inklusif dan berkelanjutan. (ADV)
