Faktanusa.com, Sangatta – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus memperkuat fungsi pengawasan dalam memastikan berbagai program pembangunan pemerintah daerah berjalan optimal dan sesuai rencana. Pengawasan ketat ini dinilai menjadi pilar penting agar setiap kegiatan pembangunan benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat, bukan hanya berhenti pada tataran perencanaan.
Anggota DPRD Kutim, Syaiful Bakhri, menegaskan komitmen lembaganya dalam menjalankan fungsi pengawasan sebagai salah satu tugas utama dewan. “Secara otomatis kami anggota DPRD itu melaksanakan sesuai dengan tiga fungsi kami, salah satunya adalah pengawasan,” ujarnya.
Menurutnya, fungsi pengawasan tidak boleh bersifat pasif. DPRD harus memastikan bahwa seluruh program berlangsung sesuai ketentuan mulai dari aspek teknis, administrasi, hingga pemanfaatan anggaran. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi ketimpangan antara laporan perencanaan dengan kondisi nyata di lapangan.
“Sekarang ini kita mengawasi sejauh apa pelaksanaan kegiatan pembangunan pemerintah,” tambahnya. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa DPRD tidak hanya bergantung pada dokumen atau laporan tertulis, tetapi juga terjun langsung memantau lokasi pembangunan untuk menilai progres secara faktual. Rabu (12/11/2025).
Pengawasan lapangan dianggap penting sebab memungkinkan anggota dewan melihat detail pelaksanaan pembangunan sekaligus mendengarkan aspirasi langsung dari masyarakat sebagai penerima manfaat. Umpan balik tersebut menjadi indikator penting untuk menilai efektivitas program pembangunan.
Syaiful menyebutkan bahwa DPRD ingin memastikan pembangunan di Kutai Timur tidak hanya berhenti pada pencapaian target fisik. Lebih dari itu, hasil dari pembangunan harus memberikan dampak positif yang terukur terhadap kesejahteraan warga, baik di kawasan perkotaan maupun di desa-desa terpencil.
“Pembangunan itu bukan hanya soal infrastruktur selesai, tetapi bagaimana masyarakat bisa merasakan manfaatnya,” ucapnya.
Mekanisme pengawasan dilakukan berlapis. DPRD memantau laporan rutin dari tiap organisasi perangkat daerah (OPD), lalu melakukan klarifikasi apabila ditemukan ketidaksesuaian. Sementara pengawasan lapangan dilakukan untuk memastikan kualitas pekerjaan dan kesesuaian anggaran.
Melalui pola pengawasan yang komprehensif tersebut, DPRD Kutim menempatkan diri sebagai mitra kritis pemerintah daerah. Tujuannya, kata Syaiful, agar setiap rupiah dari APBD digunakan tepat sasaran, transparan, dan memberi nilai manfaat maksimal bagi masyarakat.
DPRD juga berharap sinergi dengan pemerintah daerah terus diperkuat, sehingga proses pembangunan dapat berlangsung efektif dan berkelanjutan. “Kami ingin pembangunan ini benar-benar menghadirkan perubahan yang bermakna bagi seluruh masyarakat Kutai Timur, dari pusat kabupaten hingga pelosok desa,” pungkasnya.
Dengan pengawasan yang intensif dan evaluasi berkelanjutan, DPRD Kutim optimistis pembangunan di daerah dapat berjalan lebih akuntabel, efisien, dan sesuai kebutuhan masyarakat. (ADV)
