Kutai Timur – Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mencatatkan penurunan signifikan dalam luasan panen padi pada tahun 2023, dengan angka mencapai 57,08 ribu hektare, turun 7,8 ribu hektare atau sekitar 12 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat 64,97 ribu hektare. Kondisi ini juga dirasakan oleh Kabupaten Kutai Timur yang mengalami penurunan serupa.
Menanggapi penurunan tersebut, Anggota DPRD Kutai Timur, David Rante, mengatakan bahwa untuk mengatasi permasalahan ini, dibutuhkan waktu dan pelaksanaan program ketahanan pangan yang efektif.
“Kita butuh waktu untuk melaksanakan program ketahanan pangan yang dapat membantu mengatasi masalah ini,” ungkapnya saat ditemui di Kantor DPRD Kutai Timur.
David mengungkapkan bahwa Badan Pangan Nasional (BPN) dan Polri telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk memperkuat pelaksanaan program ketahanan pangan di daerah.
“Melalui program ini, kami berharap pemerintah daerah dapat merasakan manfaatnya, terutama saat program ketahanan pangan mulai berjalan,” tambahnya.
Masyarakat diminta untuk bersabar dan menunggu langkah-langkah strategis yang akan diambil oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam mendukung kelancaran program ketahanan pangan di tanah air.
“Tunggu langkah-langkahnya, kami yakin ini akan membawa perubahan positif,” kata David dengan penuh keyakinan.
Plt Sestama BPN, Sarwo Edhy, menjelaskan bahwa penandatanganan MoU ini bertujuan untuk mendorong dan mempercepat pelaksanaan program-program dari Badan Pangan Nasional.
“Kami ingin memastikan bahwa program-program ini berjalan optimal untuk mewujudkan ketahanan pangan yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan,” ungkap Sarwo Edhy.
Sarwo Edhy menambahkan bahwa untuk mencapai ketahanan pangan yang kokoh, dibutuhkan upaya terintegrasi dan berkelanjutan dari berbagai pihak.
“Langkah ini sangat penting untuk memastikan ketersediaan pangan di daerah tetap terjaga dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan di masa mendatang,” jelasnya.
David Rante berharap, dengan adanya kerjasama antara BPN dan Polri, serta dukungan penuh dari pemerintah daerah, program ketahanan pangan di Kutai Timur dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami akan terus memantau perkembangan ini dan berupaya agar masyarakat mendapatkan manfaat dari program yang ada,” pungkasnya.ADV