Faktanusa.com, Sangatta – Pemerataan pembangunan infrastruktur dasar terus menjadi perhatian utama Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh, tidak hanya di kawasan perkotaan tetapi juga hingga ke wilayah-wilayah terpencil. Anggota DPRD Kutim, Edy Markus, menegaskan bahwa perjuangan untuk memperluas akses layanan dasar harus menjadi prioritas bersama demi terciptanya keadilan pembangunan di seluruh penjuru daerah.
“Daerah-daerah terpencil itu harus diperjuangkan dengan maksimal,” tegas Edy Markus saat ditemui usai agenda legislatif, Kamis (27/11/2025).
Menurutnya, pembangunan tidak boleh hanya terfokus di pusat pemerintahan, sementara masyarakat yang tinggal jauh dari akses utama harus menunggu jauh lebih lama untuk merasakan manfaat pembangunan. Ia menilai bahwa prinsip keadilan sosial hanya dapat terwujud apabila setiap wilayah mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang, didukung oleh infrastruktur yang layak dan memadai.
Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan komitmen lembaga legislatif untuk terus mengawal penyusunan kebijakan dan alokasi anggaran pembangunan agar lebih merata dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di lapangan.
Dalam penjelasannya, Edy mengungkapkan bahwa masih banyak persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat di sejumlah wilayah pelosok Kutai Timur. Ia menyoroti bahwa keterbatasan akses terhadap layanan transportasi, pendidikan, air bersih, dan listrik masih menjadi realitas yang belum terselesaikan secara optimal dan memerlukan perhatian segera.
“Kebutuhan masyarakat itu kan seperti jalan misalnya. Kemudian pendidikan, sebab masih ada sekolah yang belum ada tempatnya, dan juga air dan listrik. Itu yang harus benar-benar kita prioritaskan,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa buruknya akses jalan sering kali menghambat seluruh aktivitas sosial dan ekonomi warga, termasuk distribusi logistik, layanan kesehatan, serta mobilitas tenaga pendidik dan siswa. Kondisi ini otomatis berdampak pada keterlambatan pembangunan sektor lainnya.
“Kalau jalannya saja tidak ada, semuanya pasti terhambat. Ekonomi tidak bergerak, anak-anak sekolah sulit berangkat, masyarakat susah membawa kebutuhan. Ini harus menjadi perhatian utama,” ujar Edy menekankan urgensi perbaikan.
Edy menyebut bahwa meskipun pembangunan Kutai Timur secara makro terlihat berkembang melalui pembangunan fasilitas publik dan pertumbuhan ekonomi, namun ketimpangan antarwilayah masih cukup lebar. Daerah yang dekat dengan pusat pemerintahan cenderung lebih cepat menerima intervensi pembangunan dibandingkan kawasan pedalaman, pesisir, dan desa terpencil.
“Kita tidak boleh menutup mata. Masih banyak wilayah yang tertinggal, dan ini harus kita kejar bersama. Pemerataan itu bukan hanya slogan, tapi harus diwujudkan lewat kebijakan nyata,” tegasnya.
Kesadaran atas ketimpangan tersebut, menurut Edy, harus dijadikan dasar dalam penyusunan strategi pembangunan jangka menengah dan panjang, termasuk dalam pembahasan APBD setiap tahunnya. Ia menekankan bahwa DPRD melalui fungsi pengawasan akan memastikan anggaran pembangunan diarahkan untuk menjawab kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar proyek seremonial.
Untuk mewujudkan pemerataan tersebut, Edy menyampaikan bahwa dirinya dan Fraksi NasDem akan terus mendorong pemerintah daerah agar lebih progresif dalam merancang dan mengimplementasikan program-program yang menyasar wilayah terpencil.
“Ini menjadi fokus dan komitmen kami di DPRD. Kita akan kawal dan pastikan pembangunan itu betul-betul menyentuh masyarakat yang membutuhkan, bukan hanya di kota saja,” katanya.
Dengan pendekatan sistematis dan pengawasan berkelanjutan, ia optimistis kesenjangan pembangunan dapat ditekan secara bertahap. Pemerintah daerah diharapkan melakukan pemetaan prioritas berbasis kebutuhan wilayah serta memperkuat kolaborasi antarinstansi dan masyarakat.
“Kalau semua pihak bekerja bersama dan berpikir untuk kepentingan masyarakat, saya yakin Kutai Timur bisa maju secara merata. Jangan ada lagi wilayah yang merasa ditinggalkan,” pungkas Edy.
Upaya memperjuangkan pemerataan infrastruktur ini menjadi bagian penting dari visi pembangunan berkelanjutan Kutai Timur, yang tidak hanya menargetkan pertumbuhan fisik, tetapi juga peningkatan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh warga tanpa terkecuali. (ADV)
