Faktanusa.com, Sangatta – Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Kutai Timur, David Rante, mengingatkan agar pemerintah daerah untuk lebih fokus terhadap belanja operasi, terutama yang terkait dengan gaji dan insentif pegawai. Peningkatan jumlah pegawai di Kutai Timur berpotensi menambah beban anggaran secara signifikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
David Rante menekankan perlunya pengelolaan anggaran yang cermat untuk memastikan bahwa belanja pegawai tidak mengganggu alokasi dana untuk pembangunan dan layanan publik. Ia menjelaskan bahwa belanja operasi mencakup gaji dan insentif, termasuk untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yang harus diperhitungkan secara seksama.
“Salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah ke depannya soal belanja operasi yang termasuk dari gaji serta insentif serta yang berkaitan dengan belanja pegawai. Dan itu tidak bisa dipungkiri ketika semua kuota sudah terpenuhi di Kutai Timur itu akan dibebankan dengan APBD Kutai Timur,” ungkapnya.
Ia juga menambahkan bahwa meskipun insentif untuk PPPK lebih rendah dibandingkan dengan PNS, anggaran yang diperlukan tetap signifikan dan harus diperhitungkan dengan seksama.
“Misal insentifnya PPPK, dan insentifnya itu PPPK dapat juga walau tidak sebesar PNS, itu juga akan menyedot anggaran yang cukup signifikan,” ucapnya.
Dengan bertambahnya jumlah pegawai di Kutai Timur, penting bagi pemerintah daerah untuk mengelola anggaran dengan efisien. David Rante menegaskan bahwa DPRD Kutai Timur akan terus memantau alokasi anggaran ini untuk memastikan bahwa belanja operasi tidak menghambat prioritas pembangunan lainnya.
David juga mengajak pemerintah daerah untuk mencari solusi yang efisien dalam mengelola belanja operasi tanpa mengurangi hak-hak pegawai. Kolaborasi antara DPRD dan pemerintah daerah diharapkan dapat menghasilkan strategi yang tepat dalam mengatasi tantangan anggaran ini.ADV