DPRD Kaltim Gelar Rapat Paripurna ke-19, Bahas Pandangan Umum Fraksi atas Laporan Pertanggungjawaban APBD 2024

Loading

Faktanusa.com, Samarinda – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur menggelar Rapat Paripurna ke-19 pada Selasa, 17 Juni 2024. Rapat dengan agenda penyampaian pandangan umum tujuh fraksi terhadap Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 ini menghadirkan berbagai sorotan dan masukan strategis bagi Pemerintah Provinsi Kaltim. Para anggota DPRD dari berbagai fraksi menyoroti sejumlah isu penting yang dianggap krusial untuk evaluasi dan perbaikan program pembangunan daerah ke depan.

Dalam rapat yang dihadiri oleh unsur pimpinan DPRD dan perwakilan pemerintah provinsi tersebut, isu optimalisasi belanja daerah menjadi fokus utama pembahasan. Beberapa fraksi menilai bahwa penyerapan anggaran masih belum maksimal, khususnya di sektor pendidikan dan pekerjaan umum, sehingga berdampak pada capaian target pembangunan. Selain itu, upaya pengentasan kemiskinan juga menjadi perhatian, mengingat meski angka kemiskinan secara persentase mengalami penurunan, tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan justru menunjukkan tren meningkat.

Fraksi Golkar yang diwakili oleh Shemmy Permata Sari menegaskan pentingnya tindak lanjut terhadap rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Temuan BPK terkait sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap perundang-undangan menjadi perhatian utama Fraksi Golkar. Shemmy juga mengingatkan agar peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) diperkuat untuk mencegah terulangnya masalah serupa di masa depan. “Pengawasan internal harus diperbaiki agar pengelolaan keuangan daerah lebih transparan dan akuntabel,” ujarnya.

Sementara itu, Fraksi Gerindra melalui juru bicara Andi Muhammad Afif Rayhan Harun menyoroti kondisi kemiskinan di Kaltim. Data menunjukkan bahwa angka kemiskinan menurun dari 6,11 persen menjadi 5,78 persen, namun indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan justru meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat miskin masih mengalami kesulitan signifikan dalam memenuhi kebutuhan dasar. “Ketimpangan sosial yang makin tajam menjadi tantangan serius yang harus segera ditangani,” kata Andi.

Fraksi PDIP yang diwakili oleh Guntur mengajukan pertanyaan terkait lambannya penyaluran dana karbon ke desa-desa penerima sejak tahun 2022. Dana karbon ini merupakan salah satu instrumen penting untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan. Guntur meminta penjelasan mendetail mengenai kendala distribusi yang sampai saat ini belum tuntas agar dana tersebut dapat segera dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat desa.

Selain itu, Fraksi PKB dan PAN-NasDem juga memberikan sorotan terhadap efektivitas belanja daerah. Sulasih dari PKB mencatat rendahnya penyerapan anggaran di sektor pendidikan dan pekerjaan umum yang sangat berpengaruh pada pelayanan publik. Sementara itu, Abdul Giaz mewakili PAN-NasDem meminta agar optimalisasi belanja diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah. “Banyak anggaran yang tidak terserap, kami ingin tahu penyebabnya agar ke depan dapat diperbaiki,” ujar Abdul.

Fraksi PKS yang diwakili oleh Subandi menyampaikan keprihatinan terkait kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang masih rendah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Subandi mendesak agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja BUMD, sekaligus menetapkan target kerja yang realistis dan berbasis pada profitabilitas agar BUMD bisa memberikan kontribusi optimal. “BUMD harus dikelola dengan baik agar dapat menjadi sumber pendapatan yang andal bagi daerah,” tegasnya.

Fraksi Demokrat-PPP melalui Nurhadi Saputra menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara Pemerintah Provinsi dan pemerintah pusat dalam meningkatkan infrastruktur daerah. Ia mencontohkan penanganan Jalan Mulawarman di Balikpapan, yang merupakan akses vital menuju Bandara Sepinggan, sebagai prioritas utama yang harus mendapat perhatian serius. Infrastruktur yang memadai diharapkan dapat mendorong mobilitas ekonomi dan kenyamanan masyarakat serta wisatawan.

Menanggapi beragam masukan dan sorotan dari tujuh fraksi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berjanji akan melakukan tindak lanjut secara komprehensif. Pemprov berkomitmen memperkuat mekanisme pengawasan internal, memperbaiki data dan pelaporan terkait kemiskinan, mempercepat penyaluran dana karbon, serta mengoptimalkan belanja publik agar tepat sasaran dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

DPRD Kaltim juga menegaskan kesiapannya untuk terus mengawal proses implementasi rekomendasi dan regulasi terkait APBD 2024 agar tidak hanya sekadar memenuhi target angka, tetapi juga memberikan hasil nyata yang dirasakan oleh masyarakat luas. “Semua catatan ini sangat penting agar kinerja pemerintah daerah benar-benar berorientasi pada keberpihakan kepada masyarakat,” tutup Shemmy Permata Sari, mewakili Fraksi Golkar. (ADV/**)

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Scroll to Top