Faktanusa.com, Samarinda, — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Paripurna ke-16 dengan agenda utama penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur untuk periode 2025-2029. Kegiatan ini berlangsung di gedung DPRD Kaltim dan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD, Ekti Imanuel, didampingi Wakil Ketua Ananda Emira Moeis serta anggota DPRD, Yenni Eviliana.
Rapat paripurna tersebut juga dihadiri oleh perwakilan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yakni Staf Ahli Gubernur Bidang III, Arief Murdiyatno, yang turut memberikan dukungan dalam proses pembahasan Ranperda strategis tersebut. Hadirnya pihak eksekutif dalam rapat ini menjadi bagian penting dalam menjalin sinergi antara legislatif dan eksekutif guna menyempurnakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah.
Sebelumnya, pada Rapat Paripurna ke-15 yang digelar pada 28 Mei 2025, Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, telah menyampaikan Nota Penjelasan Ranperda RPJMD 2025-2029. Nota ini merupakan penjabaran dari visi, misi, serta arah kebijakan pembangunan daerah selama lima tahun ke depan yang diusulkan oleh Pemerintah Provinsi. Dengan demikian, rapat paripurna ke-16 menjadi kelanjutan dari proses legislasi, yang berfungsi untuk mendengar dan menampung tanggapan serta masukan dari seluruh fraksi DPRD terhadap rancangan tersebut.
Dalam kesempatan ini, perwakilan dari tujuh fraksi DPRD Kalimantan Timur memberikan pandangan umum mereka secara bergiliran. Fraksi Golkar diwakili oleh Syarifatul Sya’diah, Fraksi Gerindra oleh Akhmed Reza Fachlevi, Fraksi PDI Perjuangan oleh Hartono Basuki, Fraksi PKB oleh Sulasih, Fraksi PAN-NasDem oleh Abdul Giaz, Fraksi PKS oleh La Ode Nassir, dan Fraksi Demokrat-PPP oleh Nurhadi Saputra.
Setiap fraksi menyampaikan pandangan dan catatan strategisnya terkait arah dan prioritas pembangunan yang diusulkan oleh Pemprov Kaltim dalam RPJMD. Secara umum, fraksi-fraksi memberikan apresiasi atas upaya pemerintah daerah dalam menyusun rencana pembangunan yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan.
Namun, para anggota DPRD juga mengingatkan pentingnya memperhatikan aspek inklusivitas dan keberpihakan kepada masyarakat kurang mampu agar hasil pembangunan dapat dirasakan merata di seluruh wilayah Kalimantan Timur. Selain itu, beberapa fraksi juga menyoroti perlunya langkah-langkah konkret untuk mengantisipasi perubahan iklim dan menjaga kelestarian lingkungan dalam pelaksanaan program pembangunan.
Setelah penyampaian pandangan umum dari seluruh fraksi, rapat paripurna akan dilanjutkan dengan tahapan berikutnya, yakni Rapat Paripurna lanjutan yang akan mengagendakan penyampaian tanggapan dan jawaban dari Gubernur Kalimantan Timur terhadap seluruh masukan dan catatan dari fraksi DPRD.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menegaskan bahwa Ranperda RPJMD ini menjadi dokumen strategis yang akan menjadi acuan utama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah selama lima tahun mendatang. Oleh karena itu, keterlibatan aktif seluruh fraksi dan sinergi dengan Pemerintah Provinsi sangat penting untuk menghasilkan RPJMD yang komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“DPRD berharap RPJMD ini nantinya bisa menjadi pedoman yang jelas dan realistis, sekaligus mendorong pembangunan yang inklusif dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Kalimantan Timur,” ujar Ekti.
Dengan tahapan legislasi yang berjalan sesuai jadwal, diharapkan Ranperda RPJMD Kaltim dapat segera disahkan menjadi Peraturan Daerah sehingga pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan lancar dan terarah sesuai dengan harapan semua pihak. (Adv/**)