Faktanusa.com, Samarinda, — Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), M. Darlis Pattalongi, turut hadir dalam Rapat Forum Komunikasi bersama Kedeputian Wilayah VIII BPJS Kesehatan yang digelar Selasa (17/6). Pertemuan tersebut membahas langkah strategis dalam meningkatkan cakupan peserta Universal Health Coverage (UHC) serta mengoptimalkan kerja sama antara BPJS Kesehatan dengan berbagai fasilitas kesehatan di wilayah Kaltim.
Dalam diskusi yang berlangsung intens, Darlis menyoroti adanya tren penurunan cakupan UHC di sejumlah daerah, khususnya Samarinda, Balikpapan, dan Berau. Menurutnya, penurunan ini tidak hanya mengancam keberlanjutan program jaminan kesehatan nasional, tetapi juga berpotensi memberikan dampak negatif terhadap anggaran daerah. Hal ini terutama menjadi perhatian apabila pemerintah pusat melakukan pemangkasan General Purpose Net (GPN) yang selama ini menjadi salah satu sumber pendanaan program kesehatan.
“DPRD Kaltim sangat serius memantau perkembangan ini. Kami berkomitmen untuk memastikan kebijakan kesehatan yang diambil oleh pemerintah daerah dan pusat tetap berpihak pada masyarakat, terutama mereka yang kurang mampu,” ujar Darlis.
Selain membahas aspek anggaran, Darlis juga menyoroti pentingnya sinergi antara kebijakan BPJS dan layanan yang diberikan oleh rumah sakit serta fasilitas kesehatan lainnya. Ia menegaskan bahwa selama ini masih banyak keluhan masyarakat terkait keterbatasan fasilitas kesehatan, jenis obat yang disediakan, pelayanan rawat inap, hingga kuota dokter yang dianggap kurang memadai.
“Kami mendengar banyak aspirasi masyarakat yang mengeluhkan kendala-kendala tersebut. Oleh karena itu, perlu ada koordinasi yang lebih baik agar layanan kesehatan bisa berjalan optimal dan sesuai kebutuhan masyarakat,” jelasnya.
Salah satu isu yang juga menjadi fokus pembahasan adalah kondisi pasien yang harus berobat ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) rumah sakit karena layanan faskes tingkat pertama tidak tersedia di luar jam operasional. Situasi ini dinilai kurang ideal dan dapat menimbulkan penumpukan pasien di IGD, yang pada akhirnya dapat menurunkan kualitas pelayanan.
“Dengan kebijakan BPJS yang lebih fleksibel, kita berharap pelayanan kesehatan di Kaltim dapat lebih responsif dan mudah diakses oleh masyarakat kapan pun mereka membutuhkannya,” ujar Darlis.
Forum komunikasi ini menjadi wadah penting bagi pemerintah daerah, BPJS, dan fasilitas kesehatan untuk bersama-sama mencari solusi terbaik dalam menjamin akses layanan kesehatan yang merata dan berkualitas. Darlis menambahkan bahwa DPRD Kaltim akan terus mendukung berbagai upaya yang dapat meningkatkan cakupan dan kualitas layanan kesehatan, serta memastikan anggaran yang dialokasikan benar-benar digunakan secara efektif.
Dengan kolaborasi yang erat antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, dan penyedia layanan kesehatan, diharapkan target Universal Health Coverage dapat tercapai, sehingga seluruh masyarakat Kaltim memperoleh perlindungan kesehatan yang memadai dan berkelanjutan. (ADV/**)