DPRD Kaltim Dorong Peningkatan Anggaran dan Perawatan Infrastruktur Jalan Provinsi

Loading

Faktanusa.com, Samarinda –  DPRD Kalimantan Timur dengan Bidang Bina Marga dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-Pera)  menggelar rapat membahas masalah infrastruktur jalan di Gedung E Komplek DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Senin (19/5/2025) hari ini.

Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Akhmed Reza Pahlevi, menegaskan pentingnya peningkatan anggaran untuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Wilayah I dan II Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (PUPR-PERA) Provinsi Kaltim karena merupakan garda terdepan dalam penanganan kerusakan jalan, seperti longsor dan kerusakan lainnya. Reza menyayangkan anggaran UPTD yang sangat minim yang dialokasikan sangat terbatas.

“Kami mendorong agar anggaran UPTD dapat ditingkatkan tahun depan anggaran untuk UPTD bisa lebih baik lagi, bisa lebih meningkat,” ucap Reza.

“Karena banyak tugas yang harus dijalankan oleh UPTD, dan peran mereka sangat vital dalam menjaga kondisi jalan provinsi,” ujarnya.

Ada beberapa ruas jalan provinsi yang membutuhkan perhatian khusus, seperti jalan Lembuswana – Sebulu, Samarinda – APT Pranoto, dan Samarinda – Sanga Sanga.“Beberapa ruas jalan inilah yang masih mengalami kerusakan dan memerlukan perbaikan segera,” tegasnya.

“Di dapil saya sendiri seperti di Sanga Sanga, Muara Jawa, dan di antara Sebulu dan Muara Kaman masih banyak kekurangan. Sehingga perlu dibenahi,” ucapnya.

Dalam rapat juga dibahas sejumlah ruas jalan provinsi yang masih perlu perbaikan, khususnya drainase yang belum memadai, seperti di Jalan Ring Road HM Ardans dan Nusyirwan Ismai, di Kelurahan Air Putih, Samarinda.

“Banyak sekali di ruas jalan provinsi, drainasenya masih banyak yang kurang, jadi ini menjadi prioritas bagi kita agar masyarakat dapat menikmati akses jalan yang lebih baik dan nyaman,” ujarnya.

Reza juga menekankan pentingnya evaluasi mendalam terhadap perencanaan anggaran dan efektivitas pelaksanaan proyek. Dalam perencanaan untuk RAPBD 2025 dan Ranwal 2026 harus lebih fokus pada kebutuhan mendesak dan memastikan proyek berjalan sesuai target.

“Evaluasi sangat penting untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi di lapangan. Dengan evaluasi yang baik, kita dapat menyusun strategi yang lebih efektif dalam menyelesaikan proyek infrastruktur,” Pungkasnya. (Adv/**)

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Scroll to Top