Faktanusa.com, Samarinda, – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur menerima aspirasi dari Forum Masyarakat Peduli Mahakam Ulu (Formas PM) dan Komunitas Kalekale Kalimantan Timur (KKT) dalam sebuah aksi damai yang berlangsung di Gedung E Kantor DPRD Kaltim, Rabu (28/5). Aksi ini digelar untuk menyuarakan berbagai keluhan dan tuntutan masyarakat terkait keterlambatan pembangunan infrastruktur dasar di Kabupaten Mahakam Ulu, kabupaten termuda di wilayah Kaltim.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, secara langsung menerima aspirasi yang disampaikan oleh perwakilan massa didampingi sejumlah anggota Komisi III DPRD Kaltim, yakni Subandi, Sugiyono, Jahidin, dan Baharuddin Muin. Selain itu, aparat kepolisian dari Polresta Samarinda juga turut mengawal jalannya aksi agar berlangsung aman dan tertib.
Dalam aksi damai tersebut, massa menyuarakan lima tuntutan utama yang menjadi perhatian serius masyarakat Mahakam Ulu. Pertama, mereka menuntut optimalisasi hak anggaran dan pengawasan yang lebih ketat oleh DPRD Kaltim, khususnya terkait pembangunan jalan darat yang hingga saat ini masih minim dan belum merata. Kondisi jalan yang belum memadai ini dinilai menghambat aksesibilitas masyarakat serta distribusi kebutuhan pokok.
Kedua, penyelesaian pembangunan jalan darat yang layak dan aman, terutama akses menuju wilayah Long Apari serta kawasan perbatasan negara, menjadi sorotan penting. Masyarakat berharap pemerintah dapat mempercepat pembangunan infrastruktur yang dapat memperlancar mobilitas warga sekaligus memperkokoh pertahanan dan kedaulatan wilayah perbatasan.
Tuntutan ketiga adalah transparansi dalam pengelolaan anggaran proyek pembangunan. Masyarakat meminta keterlibatan mereka dalam proses pengawasan agar anggaran dapat digunakan secara efektif dan mencegah terjadinya pengerjaan proyek yang tidak berkualitas atau korupsi.
Keempat, mereka meminta pendirian Pos Lintas Batas Negara (PLBN) sebagai simbol kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di kawasan perbatasan. Pos ini dianggap vital untuk menjaga keamanan sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat setempat.
Terakhir, peningkatan sumber daya manusia (SDM) melalui akses pendidikan dan pelatihan keterampilan juga menjadi tuntutan penting. Masyarakat berharap adanya program pengembangan SDM yang dapat mendorong kemandirian dan kesejahteraan warga di Mahakam Ulu.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menyampaikan dukungan penuh atas perjuangan masyarakat Mahakam Ulu. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh membiarkan kabupaten termuda di Kaltim ini tertinggal jauh dari daerah lain, terutama dalam hal pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan dan fasilitas umum lainnya.
“Pemerintah daerah jangan biarkan Mahakam Ulu tertinggal. Infrastruktur dasar seperti jalan dan fasilitas umum harus segera dibangun. Kami juga menyoroti pentingnya pelayanan kesehatan. Program Gaspol dari Gubernur Kaltim harus dirasakan merata oleh seluruh warga,” tegas Hasanuddin.
Hasanuddin juga menegaskan bahwa isu-isu yang disampaikan oleh masyarakat akan menjadi perhatian serius DPRD dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2026. Hal ini menjadi langkah strategis agar pembangunan di Mahakam Ulu dapat dipercepat dan disesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat.
Sementara itu, anggota Komisi III DPRD Kaltim, Jahidin, menambahkan bahwa meskipun Mahakam Ulu adalah kabupaten termuda, DPRD Kaltim berkomitmen menjadikan wilayah ini sebagai prioritas pembangunan. “Dari triliunan anggaran yang ada, kita akan memberikan perhatian khusus. Insya Allah, Mahakam Ulu mendapat skala prioritas,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Hasanuddin juga mengapresiasi partisipasi aktif masyarakat dalam menyampaikan aspirasi. Ia berjanji akan menggelar pertemuan lanjutan untuk membahas secara lebih rinci realisasi usulan dari Formas PM.
“Kami tidak menutup mata terhadap tantangan yang dihadapi Mahakam Ulu. Isolasi wilayah, kesulitan air dan listrik, serta bencana banjir akan kami bawa dalam forum pembahasan anggaran. Ini janji kami kepada masyarakat,” tutup Hasanuddin.
Aksi damai ini menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk mendengarkan langsung suara masyarakat Mahakam Ulu yang selama ini merasa tertinggal dalam pembangunan. Harapannya, dukungan dari DPRD Kaltim dapat mendorong percepatan pembangunan infrastruktur serta peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah perbatasan tersebut. (Adv/**)