Faktanusa.com, Balikpapan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan tidak ingin berlama-lama beristirahat setelah libur Idulfitri 1447 Hijriah. Lembaga legislatif ini langsung bergerak cepat dengan menyiapkan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pemerintah daerah, sebagai respons atas berbagai dinamika yang berkembang sejak awal tahun hingga selama bulan Ramadan.
Langkah percepatan ini dinilai penting untuk memastikan seluruh program pemerintah tetap berjalan sesuai rencana serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Terlebih, sejumlah isu strategis seperti pembangunan dan perizinan menjadi sorotan dalam beberapa waktu terakhir.
Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Yono Suherman, menegaskan bahwa pihaknya akan segera menggelar berbagai forum pembahasan sebagai langkah awal evaluasi. Rapat komisi hingga rapat pimpinan dewan akan menjadi wadah untuk menginventarisasi berbagai persoalan serta menyerap aspirasi masyarakat.
“Setelah Lebaran, kami akan langsung melaksanakan rapat-rapat untuk mengakomodir berbagai hal yang terjadi selama ini, baik dari sisi pembangunan maupun perizinan yang menjadi perhatian publik,” ujarnya, Senin (30/3/2026).
Menurut Yono, forum tersebut memiliki peran strategis dalam merumuskan langkah tindak lanjut terhadap berbagai permasalahan yang muncul. Selain itu, rapat juga menjadi sarana bagi DPRD untuk mengkaji kembali efektivitas kebijakan yang telah dijalankan oleh pemerintah daerah.
Ia menekankan bahwa evaluasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh substansi kebijakan. DPRD ingin memastikan bahwa setiap program pembangunan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat, bukan sekadar memenuhi target formal.
“Kami ingin memastikan program yang dijalankan pemerintah tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara langsung,” tegasnya.
Selain melakukan evaluasi, DPRD Balikpapan juga berkomitmen memperkuat fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Fungsi ini dianggap krusial untuk menjaga akuntabilitas serta mencegah potensi penyimpangan dalam pelaksanaan program.
Penguatan pengawasan akan dilakukan melalui koordinasi lintas komisi serta peningkatan intensitas komunikasi dengan perangkat daerah. Dengan demikian, setiap kebijakan yang diambil dapat dipantau secara lebih optimal.
“Kami akan memperkuat pengawasan agar program pemerintah berjalan sesuai dengan perencanaan dan tidak menyimpang dari tujuan awal,” jelas Yono.
Di sisi lain, seluruh fraksi di DPRD juga didorong untuk segera menggelar rapat internal. Agenda ini bertujuan untuk merumuskan sikap politik sekaligus strategi dalam menyikapi berbagai isu yang berkembang, baik sebelum maupun selama Ramadan.
Melalui konsolidasi internal, setiap fraksi diharapkan dapat menyusun langkah yang lebih terarah dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Hal ini juga penting untuk menjaga soliditas DPRD dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan.
Tak hanya itu, sejumlah peraturan daerah (Perda) juga menjadi bagian dari agenda evaluasi. DPRD ingin memastikan bahwa regulasi yang ada tetap relevan dengan kondisi saat ini serta mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.
“Kalau ada Perda yang perlu disesuaikan atau bahkan belum ada regulasinya, tentu akan kita dorong untuk direvisi atau dibuatkan yang baru,” tambahnya.
Yono menilai, regulasi yang adaptif menjadi kunci dalam mendukung percepatan pembangunan daerah. Perda yang tidak lagi relevan berpotensi menghambat investasi maupun pelayanan publik, sehingga perlu segera ditinjau ulang.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa DPRD tidak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran. Sinergi antara legislatif dan eksekutif menjadi faktor penting dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan.
“Kami ingin memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan benar-benar adaptif, responsif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat Balikpapan,” ujarnya.
Dengan langkah percepatan evaluasi ini, DPRD Balikpapan berharap kinerja pemerintah daerah dapat terus ditingkatkan, baik dari sisi pelayanan publik maupun pembangunan infrastruktur. Selain itu, pengawasan yang lebih optimal diharapkan mampu meminimalisir potensi permasalahan di lapangan.
Ke depan, DPRD juga berkomitmen untuk terus membuka ruang dialog dengan masyarakat guna menyerap aspirasi secara langsung. Hal ini penting agar kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan riil warga.
Melalui kombinasi evaluasi, penguatan pengawasan, serta pembaruan regulasi, DPRD Balikpapan optimistis dapat mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Dengan demikian, pembangunan di Kota Balikpapan diharapkan dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (Adv/Shin/**)
