Faktanusa.com, Balikpapan – Keterbatasan anggaran daerah pada 2026 tidak menghentikan upaya wakil rakyat untuk memperjuangkan kebutuhan dasar masyarakat. Salah satu perhatian tersebut datang dari Anggota DPRD Kota Balikpapan daerah pemilihan Balikpapan Utara, Iwan Wahyudi, yang menyoroti sejumlah persoalan infrastruktur di wilayahnya.
Menurutnya, berbagai usulan masyarakat yang disampaikan melalui kegiatan reses maupun dialog langsung dengan warga tetap menjadi perhatian, meskipun kondisi anggaran daerah saat ini mengalami pemangkasan. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap berupaya mengakomodasi aspirasi masyarakat melalui perencanaan program yang disusun secara bertahap.
Politisi dari Partai Persatuan Pembangunan tersebut menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 sebenarnya sudah disahkan oleh DPRD dan kini memasuki tahap pelaksanaan program oleh pemerintah kota. Namun, sejumlah penyesuaian harus dilakukan karena keterbatasan fiskal yang terjadi.
Ia menyebutkan bahwa berbagai usulan yang disampaikan warga tetap dimasukkan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah agar dapat menjadi dasar pertimbangan pemerintah dalam menentukan prioritas program.
“Anggaran tahun 2026 sebenarnya sudah disahkan. Sekarang pemerintah masuk tahap pelaksanaan. Walaupun ada pemangkasan anggaran, aspirasi masyarakat yang kami himpun tetap kami masukkan dalam sistem perencanaan agar bisa diprioritaskan,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (11/3/2026).
Iwan mengakui bahwa tidak semua aspirasi masyarakat dapat direalisasikan dalam waktu bersamaan. Oleh karena itu, pihaknya bersama pemerintah daerah berupaya menentukan program yang paling mendesak dan menyentuh kebutuhan dasar warga.
Di wilayah Balikpapan Utara, lanjutnya, kebutuhan infrastruktur lingkungan masih menjadi keluhan utama masyarakat. Beberapa di antaranya adalah kondisi jalan lingkungan yang rusak serta sistem drainase yang belum memadai.
“Mayoritas warga masih menyampaikan persoalan yang sama, yaitu perbaikan jalan lingkungan dan pembangunan drainase. Itu yang terus kami kawal agar bisa mendapat perhatian dalam program pembangunan tahun ini,” katanya.
Selain dua kebutuhan tersebut, sejumlah fasilitas lain juga dinilai memerlukan perhatian serius. Ia mencontohkan beberapa drainase yang belum tersedia di sejumlah kawasan permukiman, jembatan yang kondisinya mulai tidak layak digunakan, hingga jalan yang perlu dilakukan pengecoran untuk meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan.
Tak hanya infrastruktur lingkungan, Iwan juga menyoroti rencana pelebaran jalan di kawasan Kilometer 8 yang dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung mobilitas masyarakat. Jalan yang dimaksud merupakan ruas Jalan Transad yang terhubung hingga Jalan Mukmin Faisal dan tembus ke Jalan Proklamasi di wilayah Balikpapan Timur.
Menurutnya, jalur tersebut kini semakin padat karena tidak lagi hanya digunakan sebagai jalur alternatif. Seiring perkembangan wilayah, jalan itu justru menjadi salah satu jalur utama yang dilalui kendaraan menuju Balikpapan Timur.
“Sekarang arus kendaraan menuju Balikpapan Timur cukup banyak melewati jalur ini. Kondisi jalannya sebenarnya sudah bagus, tetapi lebarnya masih terbatas sehingga sering menimbulkan kepadatan,” ungkapnya.
Ia menjelaskan bahwa rencana pelebaran jalan tersebut sebenarnya telah memiliki perencanaan teknis melalui dokumen detail engineering design (DED). Dalam rancangan tersebut, jalan direncanakan akan dilebarkan sekitar satu meter di sisi kanan dan kiri agar lebih memadai untuk menampung arus kendaraan.
Total kebutuhan anggaran untuk proyek tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp40 miliar. Meski demikian, Iwan menilai pembangunan tidak harus dilakukan sekaligus dalam satu tahap.
Menurutnya, pemerintah dapat melaksanakan proyek tersebut secara bertahap menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Dengan cara itu, pembangunan tetap dapat berjalan tanpa membebani anggaran secara langsung.
“Pekerjaannya bisa dilakukan bertahap sesuai kemampuan anggaran daerah. Tidak harus langsung selesai semuanya. Yang penting prosesnya bisa dimulai terlebih dahulu,” jelasnya.
Ia juga menilai pelebaran jalan tersebut tidak hanya berdampak pada kelancaran mobilitas masyarakat, tetapi juga berpotensi membuka akses ekonomi baru bagi wilayah sekitar.
Pasalnya, jalur tersebut kini juga dilalui berbagai kendaraan operasional, termasuk truk angkutan serta kendaraan milik instansi pemerintah seperti truk dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan.
Di sisi lain, aspek keselamatan lalu lintas juga menjadi alasan penting mengapa proyek pelebaran jalan tersebut perlu segera direalisasikan. Kondisi jalan yang sempit dengan arus kendaraan yang cukup padat dinilai meningkatkan risiko kecelakaan.
Ia mengaku telah menerima sejumlah keluhan dari masyarakat terkait kondisi tersebut, termasuk laporan pengendara sepeda motor yang kerap mengalami kecelakaan di jalur tersebut.
“Keluhan dari masyarakat cukup banyak. Ada pengendara motor yang sering jatuh karena kondisi jalan sempit dan lalu lintas padat. Ini tentu harus menjadi perhatian bersama agar kita bisa mencari solusi terbaik,” pungkasnya. (Adv/Shin/**)
