Faktanusa.com, Balikpapan — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan kembali menggelar rapat paripurna pada Senin (24/11/2025) sebagai lanjutan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Agenda tersebut menjadi bagian penting dalam menyelaraskan arah kebijakan fiskal antara legislatif dan eksekutif sebelum APBD 2026 disahkan.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri, yang membuka persidangan dengan menyatakan bahwa pembahasan kali ini merupakan tahapan lanjutan setelah penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda APBD pada 20 November 2025 lalu.
“Agenda paripurna hari ini merupakan kelanjutan rangkaian pembahasan APBD 2026, termasuk penyampaian tanggapan Wali Kota atas pemandangan umum fraksi-fraksi yang sebelumnya telah disampaikan. Oleh karena itu, seluruh masukan fraksi akan dijawab secara resmi oleh pemerintah kota dalam sidang ini,” ungkap Alwi saat memimpin jalannya rapat.
Alwi memaparkan bahwa seluruh fraksi di DPRD Balikpapan telah menyampaikan sejumlah catatan strategis serta pandangan konstruktif terkait prioritas kebijakan anggaran 2026. Menurutnya, berbagai kritik dan rekomendasi tersebut menjadi bagian penting yang harus mendapatkan respons detail dari pemerintah kota untuk memastikan arah pembangunan tetap selaras dengan kebutuhan masyarakat.
“Semua fraksi telah memberikan pandangan yang komprehensif, baik terkait efisiensi struktur belanja, potensi peningkatan pendapatan daerah, maupun efektivitas penggunaan anggaran. Jawaban dari Wali Kota hari ini sangat dibutuhkan untuk memberikan kejelasan sekaligus arah penyempurnaan kebijakan,” jelasnya.
Alwi juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Balikpapan yang dinilai sigap dan responsif terhadap kebijakan Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengenai penyesuaian alokasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk tahun anggaran 2026. Menurutnya, kemampuan pemerintah kota menyesuaikan mekanisme penganggaran di tengah dinamika fiskal nasional merupakan langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan pembangunan.
Dalam paripurna tersebut, DPRD menegaskan bahwa pemerintah kota harus memastikan alokasi anggaran 2026 tetap berfokus pada sektor-sektor vital, terutama pendidikan, kesehatan, serta pembangunan dan revitalisasi infrastruktur pasar. Ketiga sektor itu dinilai menjadi kebutuhan mendesak dan memiliki dampak langsung terhadap kualitas pelayanan publik dan pemulihan ekonomi masyarakat.
“Kita meminta agar prioritas belanja diarahkan ke kebutuhan yang menyentuh langsung masyarakat, terutama pendidikan dan kesehatan sebagai layanan dasar, serta infrastruktur pasar yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi rakyat,” tegas Alwi.
DPRD juga meminta agar pemerintah kota memperhatikan belanja modal secara lebih ketat dengan memastikan tidak adanya proyek yang mangkrak, pekerjaan gagal, ataupun pengeluaran yang tidak tepat sasaran.
Selain membahas struktur belanja, para anggota dewan melalui fraksi-fraksi juga memberikan dorongan kuat terkait upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai langkah penting menuju kemandirian fiskal dan penguatan kapasitas anggaran.
Menurut Alwi, optimalisasi PAD menjadi instrumen penting agar Balikpapan tidak terlalu bergantung pada dana transfer pusat, terlebih pada situasi ketidakpastian ekonomi nasional yang menuntut daerah meningkatkan kemampuan fiskalnya.
“Fraksi-fraksi mendorong pemerintah kota untuk menyusun strategi efektif dalam meningkatkan PAD. Kami berharap ada inovasi kebijakan pendapatan, pemanfaatan digitalisasi layanan, penataan aset daerah, serta penegakan kepatuhan pajak dan retribusi,” pungkasnya.
Rapat paripurna kemudian dilanjutkan dengan penyampaian jawaban resmi Wali Kota Balikpapan atas seluruh pertanyaan dan pandangan yang telah disampaikan fraksi-fraksi. Jawaban tersebut menjadi dasar untuk pembahasan lanjutan antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebelum Raperda APBD 2026 masuk pada tahap finalisasi dan persetujuan bersama.
DPRD menegaskan komitmennya untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penggunaan anggaran, sekaligus memastikan APBD 2026 menjadi instrumen pembangunan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat Balikpapan. (Adv/**)
