Faktanusa.com, Sangatta — Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mendorong kolaborasi lintas sektor dalam memanfaatkan program Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) sebagai strategi percepatan penurunan stunting di wilayah Kutim.
Program BKKD merupakan inisiatif Pemerintah Kabupaten Kutim yang memberikan anggaran sebesar Rp250 juta per tahun bagi setiap rukun tetangga (RT). Program ini diatur melalui Peraturan Bupati Kutim Nomor 13 Tahun 2025 dan bertujuan tidak hanya mempercepat pembangunan lingkungan, tetapi juga menekan angka kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari akar permasalahannya.
Kepala DPPKB Kutim, Achmad Junaidi, menjelaskan bahwa program BKKD memberikan keleluasaan bagi RT dalam menentukan prioritas penggunaan dana sesuai kebutuhan masyarakat di lingkungan masing-masing. Menurutnya, kebijakan ini membuka ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan, sekaligus menjawab berbagai persoalan sosial yang berhubungan langsung dengan ketahanan keluarga.
“Dana BKKD bisa digunakan untuk kegiatan yang mendukung peningkatan ekonomi keluarga, seperti pelatihan keterampilan, kegiatan usaha mikro, maupun program sosial lain yang memberi manfaat langsung bagi warga,” ujar Junaidi di Sangatta, Senin (10/11/2025).
Lebih lanjut, Junaidi menambahkan bahwa peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga merupakan langkah penting dalam menekan kasus stunting, karena banyak faktor penyebabnya berasal dari ketidakmampuan keluarga memenuhi gizi dan sanitasi yang layak.
“Selain untuk pemberdayaan ekonomi, dana BKKD juga dapat dialokasikan bagi kebutuhan dasar masyarakat, seperti perbaikan rumah tidak layak huni dan pembangunan jamban sehat. Kalau ada warga membutuhkan bantuan untuk rumah atau sanitasi, bisa digunakan di situ,” jelasnya.
DPPKB Kutim menilai, penanganan stunting harus dilakukan secara menyeluruh dengan memperkuat ketahanan keluarga dan membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pola hidup bersih dan sehat. Melalui pendekatan pembangunan dari tingkat RT, diharapkan penurunan angka stunting bisa lebih cepat dan tepat sasaran.
“Penanganan stunting tidak bisa hanya dari sisi kesehatan. Harus didukung lingkungan yang sehat, ekonomi keluarga yang kuat, dan kolaborasi dari semua pihak. Inilah semangat yang ingin kita bangun melalui BKKD,” tegas Junaidi.
Dengan skema pembangunan berbasis masyarakat ini, Pemkab Kutim optimistis kesejahteraan warga dapat meningkat secara merata, sementara persoalan mendasar seperti stunting dan kemiskinan dapat ditekan melalui gotong royong dan kolaborasi langsung antara pemerintah dan warga di tingkat lingkungan. (Adv/Shin/**)
