Faktanusa.com, Balikpapan — Dalam upaya memperkuat hubungan kelembagaan serta mewujudkan kolaborasi konkret di tengah masyarakat, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Hambin Borneo Nusantara (Gantara) melaksanakan audiensi sekaligus silaturahmi ke Komando Distrik Militer (Kodim) 0905/Balikpapan, Jumat (8/8/2025). Kegiatan ini menjadi bagian dari langkah berkelanjutan DPP Gantara dalam membangun jejaring sinergis dengan berbagai unsur, baik pemerintahan, legislatif, maupun institusi TNI.
Audiensi tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Umum DPP Gantara, Abdul Hamid, yang turut didampingi Sekretaris Jenderal, Hermansyah, Dewan Pakar, Koordinator Lapangan, serta Ketua Bidang. Rombongan disambut dengan hangat oleh Kasdim 0905/Balikpapan, Mayor Czi M. Salim, didampingi Pasiterdim, Mayor Czi Eko Miyanto, di ruang pertemuan Makodim 0905.
Pertemuan berlangsung dalam suasana akrab, penuh semangat, serta diwarnai dialog terbuka. Dalam sambutannya, Abdul Hamid menekankan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari komitmen organisasi untuk menjalin komunikasi aktif dengan pihak-pihak strategis, terutama dalam upaya menjalankan roda organisasi sesuai dengan koridor hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
Menurut Abdul Hamid, organisasi kemasyarakatan saat ini harus mampu menjadi mitra kritis dan solutif bagi negara, tanpa keluar dari batas-batas legalitas yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ia menegaskan bahwa kebebasan berserikat dan berkumpul bukan berarti kebebasan tanpa batas, melainkan kebebasan yang bertanggung jawab.
“Dalam menjalankan organisasi ini, kami tidak ingin salah kaprah tentang makna kebebasan. Justru kami meyakini bahwa sinergitas dan kolaborasi yang sehat dengan pihak-pihak seperti TNI dan lembaga pemerintahan lainnya merupakan bentuk perwujudan tanggung jawab kami sebagai organisasi yang sah dan berkontribusi,” jelas Abdul Hamid.
Mayor Czi M. Salim dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas inisiatif DPP Gantara. Ia menyampaikan bahwa kehadiran ormas yang berorientasi pada kolaborasi dan pembangunan sosial sangat diperlukan, terutama di tengah tantangan kebangsaan saat ini.
Namun, ia juga mengingatkan pentingnya ormas untuk tetap berada dalam koridor hukum. Salah satu poin penting yang ditekankan adalah kewajiban ormas untuk tidak mengambil alih peran penegak hukum sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
“Ormas memiliki hak untuk berperan di masyarakat, namun juga harus paham batasannya. Undang-Undang sudah jelas menyebutkan dalam Pasal 59 ayat (2) huruf e bahwa ormas dilarang melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang aparat penegak hukum. Ini penting agar tidak terjadi tumpang tindih maupun penyalahgunaan kewenangan,” ujar Kasdim.
Dalam sesi diskusi lanjutan, Sekretaris Umum DPP Gantara memaparkan rencana program kerja yang akan dijalankan bersama Kodim 0905/Balikpapan. Salah satu fokus utama adalah keterlibatan organisasi dalam program Ketahanan Pangan, yang menjadi prioritas nasional sekaligus kebutuhan strategis di wilayah Balikpapan.
Gantara menyatakan komitmennya untuk tidak hanya menjadi pengamat sosial, tetapi juga pelaku aktif dalam pemberdayaan masyarakat. Melalui kerja sama dengan Kodim, Gantara berharap bisa mendukung inisiatif pertanian urban, pembukaan lahan produktif, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ketahanan pangan lokal.
“Kami ingin mengambil bagian secara aktif. Tidak hanya mengkritisi, tetapi juga berbuat. Kami percaya bahwa ketahanan pangan bukan hanya isu pertanian, tetapi juga ketahanan sosial, ekonomi, bahkan ketahanan nasional,” ujar Hermansyah, dalam diskusi tersebut.
Pertemuan diakhiri dengan sesi foto bersama dan peneguhan komitmen kerja sama jangka panjang. Kedua belah pihak sepakat untuk menjaga komunikasi terbuka dan saling mendukung dalam kegiatan-kegiatan yang berdampak positif bagi masyarakat, khususnya warga Kota Balikpapan.
Kunjungan ini menjadi salah satu bukti konkret bahwa organisasi kemasyarakatan seperti Gantara mampu membangun relasi produktif dan konstruktif dengan lembaga negara. Dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai hukum dan etika publik, kolaborasi ini diharapkan mampu memberi kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah dan penguatan solidaritas sosial di tengah masyarakat. (Adv/**)