Faktanusa.com, Sangatta — Persoalan jaringan internet di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) masih menjadi tantangan besar, terutama di wilayah terpencil yang belum terjangkau sinyal atau blank spot. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo Staper) Kutim pun terus berupaya mencari solusi efisien agar layanan publik tetap berjalan optimal.
Kepala Diskominfo Staper Kutim, Ronny Bonar Hamonangan Siburian, mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk memanfaatkan anggaran secara efektif guna memperluas jangkauan internet, terutama di titik-titik prioritas.
“Meminimalisir blank spot bukan perkara mudah. Kondisi geografis yang luas dan jumlah penduduk yang tidak merata membuat provider enggan masuk ke beberapa daerah. Karena itu, kami fokus dulu pada lokasi-lokasi penting seperti kantor desa, sekolah, puskesmas, dan UPT. Tujuannya agar layanan administrasi dan pelayanan publik tidak terganggu,” ujar Ronny, Selasa (11/11/2025).
Menurutnya, saat ini Diskominfo Kutim sudah mulai melakukan penataan jaringan internet di sejumlah fasilitas publik. Langkah ini dilakukan bersamaan dengan koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk memperluas dukungan jaringan.
“Kami berbagi tugas, provinsi bisa membantu di area publik, sementara kami fokus memperkuat jaringan di sarana administrasi tingkat desa,” jelasnya.
Meski demikian, Ronny mengakui masih ada kendala dalam pemanfaatan jaringan di lapangan. Salah satunya, penggunaan internet yang tidak sesuai peruntukan.
“Sering terjadi kuota internet cepat habis karena digunakan warga untuk hiburan. Kadang malam dipakai nonton YouTube, besoknya koneksi jadi lemot. Padahal internet itu diprioritaskan untuk administrasi dan pelayanan publik,” tuturnya.
Untuk itu, Diskominfo Kutim kini tengah menata skema penggunaan internet, baik berbasis kuota maupun kecepatan, agar pemanfaatannya lebih tepat sasaran.
Selain aspek teknis, Ronny juga menyoroti keterbatasan anggaran sebagai tantangan utama. Ia menegaskan, pemerataan jaringan internet tidak bisa dilakukan secara menyeluruh dalam waktu singkat.
“Kalau bicara kebutuhan total, biayanya bisa mencapai ratusan miliar bahkan triliunan. Maka kita harus realistis, bagaimana anggaran yang minimalis bisa menghasilkan capaian maksimal,” ungkapnya.
Sebagai langkah strategis, Diskominfo Kutim juga membuka peluang kerja sama dengan pihak swasta, termasuk perusahaan dan provider, untuk memperkuat jaringan di titik-titik strategis. Salah satu upaya yang tengah dikaji adalah pemasangan penguat sinyal di kawasan pasar dan pusat keramaian, agar manfaat konektivitas internet bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
Dengan langkah-langkah tersebut, Pemkab Kutim berharap persoalan blank spot dapat berangsur teratasi, sekaligus mendukung peningkatan pelayanan publik dan percepatan transformasi digital di seluruh wilayah Kutai Timur. (Adv/Shin/**)
