Faktanusa.com, Sangatta – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menegaskan akan memperbarui dan memvalidasi kembali data kemiskinan di seluruh wilayah Kutim. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh program pengentasan kemiskinan berjalan tepat sasaran serta benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
Kepala Dinsos Kutim, Ernata Hadi Sujito, mengatakan perbaikan data menjadi kunci dalam menilai keberhasilan pembangunan. Menurutnya, Kutim yang kaya sumber daya alam (SDA) seperti pertambangan dan perkebunan, semestinya dapat menjamin kesejahteraan masyarakat jika program pengentasannya dilakukan secara tepat.
“Karena banyak perusahaan tambang, perkebunan, atau perusahaan lainnya. Tapi kalau data kemiskinan tidak valid, bagaimana kita bisa menilai keberhasilan program pembangunan,” ujarnya. Rabu (19/11/2025)
Ernata menjelaskan bahwa manipulasi atau ketidakakuratan data akan menghambat proses pengentasan kemiskinan. Oleh sebab itu, validasi data penerima bantuan sosial menjadi langkah penting agar kebijakan pemerintah berjalan terarah. Ia menegaskan bahwa bantuan sosial harus diberikan kepada masyarakat yang benar-benar masuk kategori miskin, bukan kepada mereka yang secara ekonomi sudah mampu.
Pemerintah Kutim telah mengalokasikan anggaran besar untuk mendukung program pengentasan kemiskinan. Dana tersebut disebar ke sejumlah OPD, termasuk Dinas Sosial, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Koperasi, serta pemerintah desa. Kolaborasi berbagai pihak dinilai penting untuk memastikan penanganan kemiskinan dapat diselesaikan sesuai target.
“Harapannya, jika OPD tidak bisa meng-cover semua, dana desa bisa membantu. Dengan target sekian tahun, kemiskinan bisa diselesaikan,” jelasnya.
Namun demikian, keberhasilan program sangat bergantung pada komitmen dan kejujuran semua pihak di lapangan. Mulai dari pemerintah kabupaten, kecamatan, hingga desa, harus menjalin kerja sama dan memastikan tidak ada manipulasi data dalam proses pendataan masyarakat miskin.
“Saya yakin, kalau pemerintah, desa, dan kecamatan kompak, Insyaallah kemiskinan bisa segera selesai. Yang repot itu kalau ada manipulasi data. Akhirnya semua dirugikan,” tegas Ernata.
Pada tahun 2024, Dinsos Kutim telah memvalidasi sekitar 15.000 kepala keluarga (KK) penerima bantuan. Hasilnya, ditemukan banyak penerima yang sebenarnya tidak layak karena memiliki kendaraan pribadi atau rumah yang tergolong memadai. Sebagian bahkan masuk kategori mampu.
“Targetnya adalah masyarakat miskin ekstrem. Tapi setelah disurvei, ternyata mereka mampu. Ada yang punya sepeda motor, bahkan mobil. Maka kami coret dari daftar penerima,” ungkapnya.
Tahun ini, Dinsos kembali menargetkan validasi terhadap 20.000 KK. Proses tersebut diharapkan dapat memastikan bantuan sosial tidak diberikan kepada pendatang baru yang belum menetap lama di Kutim.
“Harapan saya, masyarakat miskin yang terdata benar-benar warga Kutim. Kalau warganya asli Kutim, saya yakin tidak ada yang miskin. Hanya saja saat pendataan dulu, ada pendatang baru yang ikut terdata,” terangnya.
Ia menambahkan, pengalaman pada 2023 menunjukkan banyak warga yang mengaku miskin meskipun secara ekonomi tergolong mampu. Bahkan ditemukan warga yang baru tinggal tiga bulan di Kutim tetapi terdaftar sebagai penerima bantuan.
“Banyak masyarakat yang datang ke sini mengaku tidak mampu. Tapi kalau kita cross check di lapangan, ternyata mampu dia,” pungkasnya. (Adv/Shin/**)
