Presiden Joko Widodo meminta izin tokoh adat dan agama soal pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur (Kaltim). Permintaan izin itu ia sampaikan saat bertemu dengan perwakilan tokoh Kaltim, paguyuban dan organisasi kepemudaan lainnya, di Balikpapan.
Jokowi mengatakan, pemindahan ibu kota negara sudah melalui proses perencanaan panjang. Ia memutuskan lokasi ibu kota terletak diantara dua kota, Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.
“Saya meminta izin dahulu atau istilahnya kulo nuwun dalam bahasa Jawa,” kata Jokowi di Balikpapan, Rabu (18/12/2019).
Rencana pemindahan ibu kota, bahkan sudah ada sejak zaman Presiden Soekarno. Demikian pun presiden-presiden berikutnya mengkaji lokasi ideal menggantikan posisi Jakarta.
“Artinya memang ini sudah sebuah perjalanan panjang, keinginan kita untuk memindahkan ibu kota,” ucapnya.
Pemindahan ibu kota dianggap penting guna memeratakan pembangunan Indonesia. Selama bertahun-tahun pembangunan Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa.
Kondisi ini membuat 58 persen pendapatan domestik bruto (PDB) Indonesia berasal dari Pulau Jawa. Sisanya tersebar merata dari Pulau Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Papua.
Selain itu, Jokowi berpendapat pemindahan ibu kota mampu memeratakan sebaran penduduk Indonesia ke Kalimantan. Total penduduk Indonesia sebanyak 267 juta jiwa mayoritas berdomisili di Jawa.