Faktanusa.com, Sangatta – Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Kutai Timur, David Rante, mengungkapkan bahwa kekurangan sumber daya manusia (SDM) di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menghambat pelaksanaan program-program pemerintah. Ia menyoroti bahwa beberapa OPD, terutama di bagian hukum, mengalami kesulitan besar dalam menangani beban kerja yang tinggi dengan jumlah staf yang terbatas.
“Dalam beberapa kasus, pekerjaan di bagian hukum begitu besar namun hanya sedikit orang yang melaksanakannya. Hal ini seringkali membatasi kemampuan mereka untuk menyelesaikan tugas-tugas tepat waktu karena terbatasnya jumlah SDM yang tersedia,” ungkap David Rante.
Ia juga merekomendasikan agar pemerintah mencari solusi efektif untuk mengatasi kekurangan SDM, termasuk mempertimbangkan penerapan sistem outsourcing sesuai dengan regulasi. Dengan strategi ini, diharapkan OPD dapat mendapatkan tenaga tambahan yang diperlukan untuk menangani beban kerja yang tinggi.
“Kita sudah pernah sarankan kepada pemerintah untuk mempertimbangkan opsi outsourcing yang dapat disesuaikan dengan regulasi yang ada. Hal ini penting untuk memastikan bahwa anggaran yang tersedia dapat digunakan untuk membayar gaji para SDM yang dibutuhkan,” jelasnya.
David Rante juga menekankan pentingnya memastikan bahwa regulasi yang diterapkan mendukung penggunaan outsourcing dalam konteks pelayanan publik. Langkah ini diharapkan dapat membantu mengoptimalkan kinerja OPD dalam menjalankan tugasnya secara efisien.
Upaya-upaya ini sejalan dengan komitmen DPRD Kutai Timur untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas penggunaan anggaran daerah.ADV