Faktanusa.com, Balikpapan, – Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur melakukan kunjungan kerja ke Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPTD PPRD) Balikpapan. Kunjungan yang berlangsung pada hari Rabu, 4 Juni 2025 ini merupakan bagian dari upaya intensif dalam monitoring dan evaluasi capaian pendapatan asli daerah (PAD) khususnya dari sektor pajak dan retribusi, sekaligus menyusun strategi peningkatan target pendapatan untuk semester kedua tahun 2025.
Rombongan Banggar DPRD Kaltim dipimpin langsung oleh Wakil Ketua III DPRD Kalimantan Timur, Yenni Eviliana, didampingi Wakil Ketua I DPRD, Ekti Imanuel. Kedatangan mereka disambut hangat oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim, Ismiati, beserta jajaran pejabat terkait di UPTD PPRD Balikpapan. Pertemuan ini menjadi momen penting untuk membahas realisasi pendapatan daerah hingga triwulan kedua sekaligus mengevaluasi tantangan yang dihadapi dalam pencapaian target pendapatan. Rabu (4/6/2025)
Dalam sambutannya, Yenni Eviliana menyampaikan bahwa capaian pendapatan daerah dari bulan Januari hingga April 2025 sudah masuk ke triwulan kedua. Namun, ia menegaskan bahwa penting bagi seluruh pihak untuk terus melakukan evaluasi mendalam terkait realisasi tersebut agar target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dapat tercapai secara optimal.
“Sejauh ini, capaian pendapatan pajak daerah sudah menunjukkan progres yang menggembirakan, namun kita tidak boleh lengah. Evaluasi berkala sangat dibutuhkan agar kami, sebagai wakil rakyat, dapat memahami kondisi riil di lapangan. Dengan begitu, kita bisa mengambil langkah strategis jika ditemukan kendala,” ujar Yenni.
Ia menambahkan bahwa mengetahui persentase pendapatan pajak daerah hingga Juni 2025 menjadi kunci agar langkah-langkah korektif dan inovasi pengelolaan pajak bisa segera dilakukan. Menurutnya, keberhasilan peningkatan pendapatan daerah tidak hanya menjadi tugas Bapenda semata, tetapi juga memerlukan dukungan penuh dari DPRD sebagai lembaga pengawas sekaligus mitra kerja pemerintah daerah.
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, memberikan perhatian khusus pada potensi kebocoran pendapatan daerah yang diduga disebabkan oleh ketidakpatuhan perusahaan tambang dan perkebunan kelapa sawit dalam membayar pajak. Ia mendorong agar Komisi II DPRD Kaltim melakukan inspeksi dan pemeriksaan lapangan secara langsung terhadap perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah ini.
“Kami menyadari bahwa sektor tambang dan kelapa sawit memiliki kontribusi besar terhadap pendapatan daerah, namun ketidakpatuhan dalam membayar pajak sangat merugikan pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, kami mendorong Komisi II untuk turun langsung melakukan pengawasan dan cross check agar pendapatan daerah bisa meningkat secara signifikan,” jelas Ekti.
Di sisi lain, Kepala Bapenda Kaltim, Ismiati, menyambut baik kunjungan Banggar DPRD yang dianggap sebagai bentuk sinergi dan dukungan terhadap kinerja unit pelayanan pajak daerah. Ia menyampaikan bahwa hingga kini, masyarakat masih menunjukkan antusiasme tinggi dalam memanfaatkan program relaksasi pajak yang berlaku hingga akhir Juni 2025.
“Saya cukup terkejut sekaligus senang melihat animo masyarakat yang sangat tinggi untuk memanfaatkan relaksasi pajak, meskipun program ini akan segera berakhir. Ini menandakan bahwa masyarakat semakin sadar akan pentingnya membayar pajak sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan daerah,” kata Ismiati.
Dalam pertemuan tersebut, dibahas pula berbagai kendala teknis dan strategis dalam pelaksanaan tugas UPTD PPRD, termasuk tantangan dalam mengoptimalkan sistem layanan dan penagihan pajak agar lebih efektif dan efisien. Banggar DPRD Kaltim menegaskan komitmennya untuk terus memberikan pengawasan dan dukungan agar target pendapatan daerah dapat terpenuhi dengan baik.
Selain para pimpinan DPRD dan Kepala Bapenda Kaltim, pertemuan tersebut juga dihadiri oleh anggota Banggar DPRD lainnya seperti Firnadi Ikhsan, Agusriansyah Ridwan, Sarkowi V Zahry, Safuad, Guntur, dan Sabaruddin Panrecalle, serta staf ahli dan pendukung teknis Banggar yang turut berkontribusi dalam diskusi dan perencanaan ke depan.
Kunjungan kerja ini menjadi langkah strategis dalam memastikan pendapatan asli daerah dari sektor pajak dan retribusi dapat terus meningkat, sehingga mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur secara berkelanjutan. (Adv/**)