Kutai Timur – Pandi Widiarto, anggota DPRD Kutai Timur dari Partai Demokrat, menyampaikan bahwa meskipun program pendampingan untuk UMKM telah dilakukan, hasil yang diperoleh masih belum sesuai harapan.
Ia menilai pemberdayaan UMKM di Kutim masih belum optimal, meskipun masalah lapangan kerja dan pengangguran tetap menjadi tantangan besar di daerah ini.
“Pendampingan UMKM masih belum maksimal di Kutim, padahal masalah lapangan kerja dan pengangguran masih sangat banyak,” kata Pandi.
Menurutnya, pemerintah perlu memberikan arahan yang lebih jelas dan terperinci untuk benar-benar mendorong pemberdayaan UMKM sebagai motor penggerak ekonomi.
Pandi menambahkan bahwa selain pembinaan dalam hal produksi, dukungan dalam pemasaran hasil produk UMKM juga sangat diperlukan.
“Jangan sampai UMKM kebingungan memasarkan produknya setelah berproduksi,” ujarnya.
Pandi memberi contoh pengusaha di sektor kerajinan, baik manik-manik maupun batik, yang memiliki potensi besar untuk memenuhi kebutuhan instansi di Kutai Timur.
Selama ini, produk-produk tersebut lebih sering diimpor dari luar daerah, padahal UMKM lokal bisa memenuhi kebutuhan tersebut.
Ia juga menyarankan agar kemitraan antara UMKM dan asosiasi usaha lokal, seperti Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), dapat diperkuat untuk membuka akses pasar yang lebih luas.
Selain pemasaran, Pandi juga menyoroti masalah lain yang dihadapi UMKM, seperti perizinan usaha, pembiayaan, dan pendampingan yang berkesinambungan.
Oleh karena itu, ia mengharapkan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran yang cukup untuk mendukung UMKM.
“Pemerintah harus berani mengalokasikan anggaran untuk UMKM. Kalau dibina dengan baik sejak awal, saya yakin risikonya sangat kecil,” tutup Pandi.ADV