Faktanusa.com, Balikpapan – Dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai demokrasi dan partisipasi politik, Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Sigit Wibowo, S.E, M.E., kembali menggelar kegiatan Sosialisasi Penguatan Demokrasi Daerah ke-10.
Kegiatan tersebut mengusung tema “Pemilukada Langsung Masalah dan Tantangannya” dan berlangsung di Jalan V & W Komplek PU RT 19, Kelurahan Prapatan, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, pada Rabu (22/10/2025).
Sosialisasi ini dihadiri oleh puluhan warga dari berbagai lapisan masyarakat. Hadir pula sebagai narasumber, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Ormas (Poldagri Ormas) Kota Balikpapan, Ruddy Iskandar, serta Ketua DPD Forum Relawan Demokrasi, Joko Prasetyo, S.E. Kegiatan dipandu oleh moderator Imam Sutejo Kurniawan.
Dalam sambutannya, Sigit Wibowo menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi DPRD dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, pemahaman politik yang baik menjadi pondasi penting bagi masyarakat untuk menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam sistem demokrasi yang sehat.
“Kegiatan ini kami laksanakan untuk memberikan ruang dialog antara masyarakat dan para pemangku kepentingan agar dapat memahami secara komprehensif pelaksanaan Pemilihan umum Kepala Daerah (Pemilukada) langsung beserta tantangan yang dihadapi. Dengan begitu, kualitas demokrasi di Kalimantan Timur dapat terus meningkat,” ujar Sigit.
Ia menambahkan, dasar hukum pelaksanaan kegiatan ini antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Permendagri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik, serta Keputusan DPRD Provinsi Kalimantan Timur tentang pelaksanaan kegiatan penguatan demokrasi daerah.
Lebih lanjut, dalam forum tersebut juga dijelaskan alasan utama diselenggarakannya pemilihan umum kepala daerah secara langsung oleh rakyat.
Sistem Pemilukada langsung dinilai memberikan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat untuk menentukan sendiri pemimpinnya, sekaligus memperkuat legitimasi pemerintahan daerah karena dipilih langsung oleh rakyat.
Selain itu, Pemilukada langsung diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas kepala daerah terhadap masyarakat, memperkecil praktik politik transaksional di tingkat elit, serta mendorong munculnya pemimpin yang benar-benar berorientasi pada kepentingan publik.
“Dengan pemilihan langsung, rakyat menjadi subjek utama demokrasi. Inilah wujud nyata kedaulatan rakyat sebagaimana amanat konstitusi,” tegas Sigit.
Sementara itu, Ruddy Iskandar dari Kesbangpol Kota Balikpapan menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan edukasi politik tersebut. Menurutnya, langkah DPRD Kaltim ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat, terutama menjelang pelaksanaan Pemilukada serentak.
“Kami memberikan apresiasi atas inisiatif DPRD Kaltim. Kegiatan ini sangat positif karena dapat menumbuhkan kesadaran politik warga agar berperan aktif dalam menjaga keberlangsungan demokrasi di daerah,” ujarnya.
Melalui kegiatan sosialisasi ini, masyarakat diharapkan dapat lebih memahami sistem, etika, dan budaya politik di Indonesia. Dengan demikian, kehidupan demokrasi di Kalimantan Timur dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Adv/Shin/**)
