Faktanusa.com, Sangatta – Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (Pansus LKPj) Bupati Kutai Timur Tahun Anggaran 2023 telah usai melaksanakan dalam hal seluruh rangkaian kerja pansus. Dalam Rapat Paripurna ke-24 DPRD Kabupaten Kutai Timur masa Persidangan II Tahun Sidang 2023/2024 dilaksanakan Penyampaian Rekomendasi DPRD Kabupaten Kutai Timur terhadap LKPj Bupati Kutai Timur Tahun Anggaran 2023.
Pada kesempatan itu, Ketua Pansus LKPj Bupati Kutai Timur 2023 yang sekaligus Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Kutai Timur, Hepnie Armansyah, membacakan 15 rekomendasi pansus LKPj kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Pertama, Pansus LKPj merekomendasikan Dokumen LKPj dapat dijaga akurasi dan konsistensi data supaya dapat dipertanggungjawabkan dengan baik karena beberapa data penting SKPD masih belum optimal.
“Dokumen LKPj merupakan dokumen akuntabilitas terhadap publik akan upaya meningkatkan masalah pemerintahan lebih berdaya guna bersih dan bertanggung jawab untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik sehingga implementasi kebijakan suatu data nasional diperlukan untuk menjaga akurasi dan konsistensi data supaya dapat dipertanggungjawabkan dengan baik beberapa data penting SKPD masih belum optimal,” Jelas Hepnie.
Kedua, Dokumen LKPj harus menyampaikan hasil penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang mementingkan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dengan target yang telah disusun sehingga Bappeda sebagai leading sektor harus cermat dalam penyusunan rencana sehingga program yang ditetapkan dapat terlaksana sesuai target dan meminimalkan Silpa.
Ketiga, optimalisasi tata kelola pemerintahan dengan melakukan reformasi birokrasi yang berorientasi pada perubahan dan perbaikan manajemen ASN dan BPK.
Keempat, sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah pengorganisasian program transparansi informasi Publik dan penerapan kebijakan anti money politics program. Kelima, merancang hilirisasi pertanian peternakan dan perkebunan untuk membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan produktivitas masyarakat,
”Ke-6, memperluas akses program untuk jaminan kesejahteraan Sosial jaminan kesehatan jaminan pendidikan untuk keluarga yang rentan dan miskin. Ke-7 melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kebijakan program dan kegiatan di bidang pendidikan agar tercapai peningkatan SDM yang optimal,” ungkapnya.
Kedelapan, merancang belanja APBD yang in line dengan struktur pembentukan utama PDRB dengan skema memperbesar ruang fiskal, belanja modal belanja IPA dan belanja program, strategis di bidang pembentuk utama PDRB.
Kesembilan, merancang skema pembiayaan APBD yang berorientasi pada meningkatnya daya dorong pertumbuhan ekonomi sektor formal dan informal dengan fokus pertanian perkebunan dan peternakan UMKM perdagangan jasa melalui penguatan kelembagaan BUMD dan kerja sama multi stakeholder dalam upaya mengantisipasi kondisi Kabupaten Kutai Timur pasca tambang.
“10, perbaikan infrastruktur dan pelayanan dasar yang sesuai dengan visi dan misi Bupati Kutai Timur. Ke-11, penyelesaian hutang-hutang yang masih ada dan menyikapi setiap temuan dengan segera agar tidak menjadi pemain yang menghambat kinerja. Ke-12, menyarankan kepada pemerintah meninjau kembali perjalanan dinas yang banyak menimbulkan Silpa agar bisa dilakukan efisiensi dan menambah belanja modal ini secara khusus kepada bab Bupati ini kami soroti karena beberapa tahun terakhir ini setiap SKPD, silpa perjalanan dinas itu sangat besar,” paparnya.
Ketiga belas, penyusunan DPA paling lambat di bulan Januari agar penyerapan anggaran terutama belanja modal dapat dimaksimalkan. Keempat belas,terkait program multiyear, pemerintah harus memaksimalkan anggaran yang tersisa di tahun 2024 karena ada patokan skema multier yang sudah disepakati dalam MoU yang sudah ditandatangani Tahun Anggaran perubahan 2022.
“Terakhir, terkait multiyear pengawasan teknis dalam proyek-proyek multiyear itu perlu diperketat sehingga capaian yang dihasilkan sesuai dengan apa yang tercantum dalam skema multiyear untuk informasi kami baru meninjau empat lokasi Pak Bupati dan kami dapat gambarkan secara teknis kita sampaikan kepada dinas-dinas terkait kami meminta terkait Pansus kepada komisi-komisi yang berhubungan dengan multiyear untuk melakukan peninjauan,” pungkasnya.ADV