Faktanusa.com, Samarinda, — Dalam kunjungan kerja Wakil Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Ristekdikti) serta Komisi X DPR RI ke SMAN 10 Samarinda, Anggota DPRD Kalimantan Timur, Agusriansyah Ridwan, menyatakan dukungan penuh terhadap program “Sekolah Garuda Transformasi.” Program ini dinilai sebagai langkah strategis untuk membangun ekosistem pendidikan yang inklusif, berdaya saing secara global, dan berakar kuat pada nilai-nilai Pancasila serta konstitusi negara.
SMAN 10 Samarinda menjadi sekolah pionir di wilayah Kalimantan Timur yang mengimplementasikan program ini. Keberadaan SMAN 10 sebagai pelopor menunjukkan bahwa transformasi pendidikan bukan hanya sekadar wacana, melainkan harus dimulai dari daerah-daerah sebagai ujung tombak pembangunan sumber daya manusia.
Agusriansyah Ridwan menekankan pentingnya sinergi antara berbagai pemangku kepentingan dalam dunia pendidikan, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, masyarakat, hingga dunia usaha dan industri. Menurutnya, keberhasilan program ini tidak hanya ditentukan oleh kebijakan, tetapi juga pelaksanaan yang nyata di lapangan. Salah satu contoh kebijakan keberpihakan yang disorotnya adalah program Gratispol, yang bertujuan memberikan akses pendidikan berkualitas tanpa diskriminasi kepada seluruh anak bangsa.
“Program Sekolah Garuda harus berjalan dengan prinsip keadilan sosial berdasarkan Pancasila, namun tetap mengacu pada persaingan global. Dengan demikian, generasi penerus bangsa tidak hanya unggul di tingkat lokal, tetapi juga mampu berkompetisi hingga ke jenjang pendidikan internasional,” ujar Agusriansyah dalam kesempatan tersebut. Rabu (18/6/2025)
Meskipun menyambut positif program ini, Agusriansyah mengingatkan agar pelaksanaan program jangan hanya dilihat dari sisi politis semata. Ia menegaskan bahwa diperlukan indikator dan alat ukur yang jelas dan konkret untuk menilai keberhasilan program dalam membentuk ekosistem pendidikan unggul. Selain itu, aspek keberlanjutan dan nilai keadilan harus menjadi fondasi utama dalam menjalankan program ini.
“Tanpa unsur keberlanjutan dan nilai Pancasila, program ini bisa kehilangan makna dan tujuan sebenarnya,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Agusriansyah juga mengusulkan agar pemerintah segera menyiapkan regulasi yang mendetail terkait pelaksanaan program ini. Regulasi yang kuat dan jelas, menurutnya, sangat diperlukan untuk memastikan ekosistem pendidikan yang dibangun dapat berjalan berkelanjutan dan melibatkan seluruh pihak terkait.
“Saat berbicara soal ekosistem pendidikan, artinya keberlanjutan harus menjadi prioritas. Oleh karena itu, diperlukan undang-undang khusus yang mengatur penyelenggaraan pendidikan secara komprehensif. Undang-undang ini juga harus dapat diterjemahkan ke dalam peraturan daerah agar implementasinya di lapangan bisa maksimal,” jelasnya.
Selain pemerintah, Agusriansyah menekankan bahwa peran serta berbagai pihak seperti perusahaan dan orang tua siswa juga sangat penting dalam mendukung keberhasilan program Sekolah Garuda Transformasi.
“Keterlibatan semua pemangku kepentingan akan memperkuat ekosistem pendidikan dan memastikan anak-anak kita mendapatkan pendidikan terbaik tanpa terkendala hambatan apapun,” tutup Agusriansyah.
Program Sekolah Garuda Transformasi sendiri merupakan inisiatif pemerintah untuk memperkuat sistem pendidikan dengan pendekatan holistik, yang menekankan kualitas, inklusivitas, dan keberlanjutan. Dengan dukungan dari semua pihak, diharapkan program ini dapat menjadi motor penggerak perubahan positif di dunia pendidikan Indonesia, khususnya di daerah-daerah seperti Kalimantan Timur. (ADV/**)