Faktanusa.com, Samarinda – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD bukan sekadar soal teknis pemilihan, melainkan menyangkut kualitas demokrasi, peluang lahirnya pemimpin berintegritas, hingga arah relasi antara pusat dan daerah.
Perwakilan Fraksi PKS DPRD Samarinda, Abdul Rohim, yang juga Anggota Komisi III, menegaskan bahwa partainya sejak awal menimbang isu tersebut dengan pendekatan manfaat dan mudarat secara menyeluruh.
“Kalau pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPRD itu adalah kemunduran. Dulu kita sudah mengalami. Awalnya berjalan baik, tapi kemudian praktik-praktik transaksional di DPRD itu justru menjangkiti masyarakat,” ujarnya, Selasa (13/1/2026).
Menurut Abdul Rohim, wacana pilkada lewat DPRD bukan isu baru. Argumen yang sering digunakan pun berulang, mulai dari mahalnya biaya politik, potensi konflik horizontal, hingga beban anggaran negara. Namun jika ditarik secara jujur dari pengalaman sejarah, mekanisme tersebut justru menjadi salah satu alasan lahirnya pilkada langsung.
Ia tidak menampik bahwa pilkada langsung juga diwarnai praktik politik uang. Namun, kata dia, terdapat perbedaan mendasar. “Sekarang ini sudah jadi rahasia umum, banyak kepala daerah terpilih bukan semata karena kompetensi, tapi karena transaksi. Tapi di pemilihan langsung, transaksi itu tidak absolut. Tidak otomatis yang paling banyak uangnya pasti menang,” jelasnya.
Sebaliknya, jika pilkada dikembalikan ke DPRD, praktik transaksional dinilai jauh lebih sederhana, terukur, dan terpusat. Ia memberi ilustrasi dengan komposisi 45 anggota DPRD Kota Samarinda. “Kalau di DPRD, hitungannya sederhana. Cukup 23 suara, selesai. Satu kepala satu miliar misalnya. Berarti tinggal siapkan belasan miliar. Itu sangat menyederhanakan praktik transaksional,” katanya.
Abdul Rohim bahkan menyebut, dari pengalaman dan diskusi internal, skema semacam itu bukan hal asing dalam praktik politik. “Ini bukan teori. Dari pengalaman yang ada, pemilihan di DPRD itu memang sangat rentan transaksional. Tinggal hitung kursi, bangun koalisi, siapkan amunisi. Yang kecil-kecil hanya jadi penonton,” tegasnya.
Salah satu kritik utama PKS terhadap pilkada lewat DPRD adalah tertutupnya peluang bagi figur berintegritas yang minim modal kapital. Menurutnya, mekanisme DPRD secara struktural lebih menguntungkan partai besar dan kandidat bermodal kuat.
“Kalau pemilihannya di DPRD, peluang orang-orang yang baik justru semakin kecil. Karena yang dibutuhkan bukan kompetensi atau rekam jejak, tapi kemampuan mengondisikan segelintir orang,” ucapnya.
Sebaliknya, pilkada langsung dinilai masih menyediakan ruang bagi figur alternatif. “Dalam pemilihan langsung, orang yang tidak punya modal besar tapi punya karya, punya nama baik, punya kedekatan dengan masyarakat, itu masih punya peluang. Itu yang tidak bisa dijamin kalau dipilih di DPRD,” tambahnya.
Ia mencontohkan bagaimana PKS yang dikenal sebagai partai dengan keterbatasan kapital tetap mampu melahirkan kepala daerah atau wakil kepala daerah melalui pilkada langsung. Ia juga menyinggung figur nasional seperti Ridwan Kamil saat menjadi Wali Kota Bandung dan mantan Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi, yang dinilai lahir dari rekam jejak dan kepercayaan publik.
Dari sisi anggaran, Abdul Rohim mengakui pilkada lewat DPRD tampak lebih murah. Namun, ia menilai logika tersebut sebagai kekeliruan. “Kalau yang terpilih itu orang baik, justru dia bisa menghemat ratusan miliar selama masa jabatannya. Tapi kalau yang terpilih lahir dari mekanisme politik yang tidak menjamin kualitas, justru potensi pemborosan jauh lebih besar,” katanya.
Ia menyebut alternatif perbaikan pilkada langsung dapat dilakukan melalui digitalisasi pemilu, pemisahan pemilu nasional dan daerah, serta penguatan pendidikan politik. Lebih jauh, ia melihat wacana pilkada lewat DPRD sebagai bagian dari kecenderungan resentralisasi kekuasaan.
“Kalau semuanya satu komando dari atas, ini bukan lagi demokrasi daerah. Ini sentralisasi politik,” tandasnya.
Hingga kini, PKS belum menerima wacana pilkada melalui DPRD. Keputusan resmi partai masih menunggu pembahasan di tingkat Majelis Syura. “Jangan kita dipaksa memilih antara dua keburukan. Pilkada langsung bisa diperbaiki. Yang dibutuhkan kerja keras dan komitmen bersama,” pungkas Abdul Rohim. (Adv/Shin/**)
