Faktanusa.com, KUTAI KARTANEGARA – Keterbatasan akses terhadap bahan pangan menjadi salah satu tantangan dalam penanganan stunting di wilayah Muara Wis, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Kondisi geografis yang membuat masyarakat harus menempuh perjalanan ke wilayah lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari turut memengaruhi keterjangkauan pangan bagi keluarga.
Kepala Dinas Kesehatan Kukar, Ismi Mufiddah, menyebut, Muara Wis masih menjadi salah satu wilayah yang membutuhkan perhatian lebih dalam upaya penurunan stunting. Persoalannya bukan hanya berkaitan dengan pemahaman masyarakat mengenai pemenuhan gizi, tetapi juga ketersediaan bahan pangan yang dapat dijangkau keluarga.
“Kalau di Muara Wis kan wilayah yang kebutuhan pangan memang sulit di situ. Pasar saja enggak ada, harus ke Kota Bangun kalau mau ke pasar,” ungkap Ismi, Minggu (15/11/2026).
Ismi mengatakan, Jarak untuk mendapatkan kebutuhan pangan itu berdampak pada biaya yang mesti dikeluarkan masyarakat. Selain ongkos perjalanan, harga barang yang diperoleh juga menjadi lebih mahal dibandingkan jika kebutuhan tersebut tersedia lebih dekat dengan permukiman.
Menurutnya, kondisi itu perlu mendapat perhatian karena pemenuhan gizi seimbang membutuhkan ketersediaan bahan pangan yang beragam. Ketika akses terhadap bahan makanan terbatas, kemampuan keluarga menyediakan asupan bergizi bagi anak juga menghadapi kendala.
“Ketersediaan mungkin distribusi pangan. Nah, itu yang sempat kita diskusikan dengan bagian ketahanan pangan, Dinas Ketahanan Pangan supaya memudahkan pendistribusian pangan di sana,” jelasnya.
Dinkes Kukar pun mendorong agar persoalan tersebut ditangani melalui koordinasi lintas organisasi perangkat daerah. Upaya penanganan stunting dinilai tidak cukup hanya melalui pelayanan kesehatan apabila persoalan mendasarnya juga berkaitan dengan distribusi dan keterjangkauan kebutuhan pangan.
Ismi menambahkan, pemanfaatan pekarangan rumah sebenarnya dapat menjadi salah satu alternatif untuk membantu keluarga memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri. Namun, pendekatan tersebut tidak mudah diterapkan di Muara Wis karena kondisi geografis wilayah yang didominasi kawasan perairan.
“Pemanfaatan pekarangan pun juga sulit ya karena daerah air,” katanya.
Kondisi tersebut membuat intervensi perlu disesuaikan dengan karakteristik masing-masing wilayah. Program yang mengandalkan pemanfaatan lahan rumah tangga tidak bisa diterapkan secara seragam apabila masyarakat tidak memiliki ruang yang memadai untuk mengembangkan tanaman pangan.
Karena itu, Ismi menilai kemudahan distribusi bahan pangan perlu menjadi bagian dari perhatian pemerintah daerah. “Harapannya, dengan akses yang lebih baik, masyarakat di wilayah yang jauh dari pusat perdagangan dapat memperoleh kebutuhan pangan tanpa terbebani biaya tambahan yang terlalu besar,”‘ tutupnya. (Adv)
