Faktanusa.com, KUTAI KARTANEGARA – Pemilihan lahan menjadi salah satu tahapan penting dalam pembangunan gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Pemerintah desa tidak bisa serta-merta menggunakan setiap lahan yang diusulkan karena lokasi pembangunan harus memenuhi sejumlah persyaratan melalui proses verifikasi.
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, menyusul perhatian terhadap lokasi gerai KDKMP di Desa Loa Duri Ulu, Kecamatan Loa Janan, yang berada di kawasan perbukitan.
Arianto menerangkan, pemerintah desa memiliki kesempatan mengajukan aset maupun lahan yang tersedia untuk mendukung pembangunan fasilitas koperasi. Namun, usulan tersebut tetap harus diperiksa oleh tim yang bertugas menilai kelayakan lokasi.
“Tidak semua tanah yang disiapkan pemerintah desa bisa langsung dijadikan lokasi pembangunan. Ada tahapan pemeriksaan untuk melihat apakah kondisi dan peruntukan lahannya memang cocok,” ujarnya, Rabu (11/11/2026).
Dalam proses tersebut, tim dari Agrinas bersama unsur TNI turut melakukan pengecekan terhadap lahan yang diajukan. Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan lokasi yang dipilih sesuai dengan kebutuhan pembangunan gerai.
Menurut Arianto, apabila lahan yang diusulkan tidak memenuhi hasil pemeriksaan, pemerintah desa harus mempertimbangkan lokasi pengganti. Dengan demikian, proses penentuan tempat pembangunan tidak hanya berorientasi pada ketersediaan tanah, tetapi juga kelayakan penggunaannya.
“Kalau hasil penilaian menunjukkan lahannya kurang sesuai, desa perlu menyiapkan pilihan lain. Prinsipnya, lokasi yang digunakan harus memenuhi ketentuan, bukan sekadar karena tersedia aset,” tegasnya.
Mengenai lokasi di Loa Duri Ulu yang berada di atas bukit, Arianto menyebut pemerintah desa memiliki gambaran pengembangan kawasan yang lebih luas. Area tersebut direncanakan tidak hanya berkaitan dengan keberadaan gerai koperasi, tetapi juga dihubungkan dengan potensi wisata dan pengembangan ketahanan pangan.
“Pemerintah desa punya rencana untuk mengembangkan kawasan itu secara terpadu. Ada gagasan menghubungkan keberadaan gerai dengan potensi wisata serta kawasan ketahanan pangan,” jelasnya.
Meski demikian, ia menilai aspek kelayakan tetap perlu menjadi perhatian dalam setiap pembangunan. Keberadaan fasilitas koperasi harus didukung lokasi yang memungkinkan masyarakat mengakses dan memanfaatkan layanan dengan baik.
Arianto juga mengingatkan agar informasi mengenai persoalan pembangunan gerai yang ramai di media sosial tidak langsung dikaitkan dengan seluruh wilayah Kukar. Identifikasi lokasi dan pemeriksaan kondisi di lapangan diperlukan sebelum menarik kesimpulan.
“Setiap persoalan harus dilihat berdasarkan tempat dan kondisi sebenarnya. Jangan karena ada informasi yang ramai dibicarakan, kemudian dianggap seluruh kejadian itu berlangsung di Kukar,” pungkasnya. (Adv)
