Faktanusa.com, KUTAI KARTANEGARA – Pencabutan tujuh izin usaha pertambangan (IUP) milik Kalpataru Group belum sepenuhnya mengakhiri persoalan legalitas penguasaan lahan perusahaan tersebut di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Pasalnya, masih terdapat Hak Guna Usaha (HGU) yang statusnya perlu diselesaikan meskipun seluruh izin pertambangan kelompok perusahaan itu telah dicabut.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kukar, Alfian Noor, mengungkapkan pencabutan tujuh IUP Kalpataru Group telah dilakukan. Namun, penyelesaian perizinan pertambangan tersebut belum serta-merta menuntaskan seluruh persoalan yang berkaitan dengan penguasaan lahannya.
“Untuk Kalpataru Group, ada tujuh IUP yang sebelumnya dimiliki dan semuanya sudah dicabut. Tetapi masih ada persoalan lain yang harus diperhatikan, yakni keberadaan HGU yang belum selesai,” ujar Alfian, Sabtu (7/11/2026).
Menurutnya, IUP dan HGU merupakan dua aspek legalitas yang berbeda. Pencabutan izin usaha tidak otomatis menghapus hak atas tanah yang dimiliki atau dikuasai melalui mekanisme pertanahan.
Karena itu, pemerintah perlu melihat kedua persoalan tersebut secara terpisah. Penyelesaian administrasi perizinan pertambangan tidak dapat langsung dianggap sebagai penyelesaian seluruh status hukum lahan.
Alfian menilai kejelasan HGU menjadi bagian penting sebelum pemerintah menentukan arah pemanfaatan lahan selanjutnya. Tanpa kepastian mengenai status tersebut, peluang pengelolaan kembali kawasan yang sebelumnya dikuasai perusahaan masih memerlukan pembahasan lebih lanjut.
“Jadi, persoalannya bukan lagi hanya pada izin pertambangannya. Setelah tujuh IUP dicabut, kita juga harus melihat bagaimana penyelesaian hak atas tanahnya agar tidak ada persoalan hukum ketika lahan itu nantinya akan dimanfaatkan,” jelasnya.
Ia menambahkan, lahan tersebut memiliki peluang untuk kembali memberikan nilai ekonomi apabila persoalan legalitasnya dapat dituntaskan. Namun, pemanfaatannya tetap harus mengikuti ketentuan yang berlaku, termasuk memastikan tidak ada persoalan administratif maupun pertanahan yang tertinggal.
DPMPTSP Kukar pun menilai pencabutan izin perusahaan perlu diikuti dengan kejelasan status aset dan penguasaan lahannya. Hal ini penting agar langkah pemerintah berikutnya tidak justru menimbulkan persoalan baru.
“Pencabutan izin memang sudah dilakukan, tetapi itu bukan berarti seluruh urusan perusahaan otomatis selesai. Status HGU tetap harus dipastikan terlebih dahulu sebelum berbicara lebih jauh mengenai pemanfaatan lahannya,” pungkas Alfian. (Adv)
